Tanpa Kompromi, Gubernur Bobby Nonaktifkan Enam Kepala Dinas Sekaligus

 Medan. Berita24.info-

Gubernur Sumatera Utara, H. Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., mengambil langkah tegas dan strategis dengan menonaktifkan enam kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekaligus. Keputusan ini diumumkan secara resmi pada Senin, 5 Mei 2025, di sela acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan RKPMD 2025–2026 di Kantor Gubernur Sumut.

Gubernur Bobby menegaskan bahwa langkah ini bukan bagian dari rotasi rutin birokrasi, melainkan tindakan bersih-bersih terhadap aparatur yang dinilai tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

> “Saya tidak ingin birokrasi di Sumut stagnan dan hanya menjadi tempat nyaman bagi yang tidak mau bekerja serius. Evaluasi menyeluruh sudah dilakukan, dan hasilnya menunjukkan perlunya tindakan tegas. Ini bentuk komitmen kami terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” tegas Bobby di hadapan awak media.

Berikut enam Kepala OPD yang resmi dinonaktifkan per tanggal 5 Mei 2025:

1. Drs. H. M. Zulkarnain, M.Pd. – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

2. dr. Indah Sari, M.Kes. – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

3. Ir. Tumpal Sihombing, M.Eng. – Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara

4. Ir. Rahmi Nasution, M.Si. – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

5. Azhari Lubis, S.Sos., M.Si. – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara

6. Sofyan Hutasuhut, S.E., Ak. – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara

Gubernur menambahkan bahwa langkah ini merupakan permulaan dari gerakan reformasi birokrasi otal di lingkungan Pemprov Sumut. Evaluasi lanjutan terhadap seluruh OPD akan terus dilakukan secara bertahap.

Sebagai tindak lanjut, Gubernur telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk memastikan roda organisasi dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik dan tidak terganggu.

“Tidak ada toleransi bagi pejabat yang tidak menunjukkan kinerja, etika, dan integritas. Siapa pun yang tidak bisa mengimbangi semangat perubahan, akan kami tinggalkan,” ujar Bobby.

Langkah ini mendapat dukungan luas dari masyarakat sipil, pengamat kebijakan publik, hingga organisasi antikorupsi yang menilai bahwa Sumatera Utara sedang menuju tata kelola pemerintahan yang progresif dan bersih dari kepentingan sempit.

Sumber: Penamedan.info

Diminta Tak Ulur Waktu Kembalikan KTA, PDIP Sumut Sebut Bobby Bukan Lagi Kader

 

Medan,Pos62.Online-

DPC PDIP Medan menanggapi langkah Wali Kota Bobby Nasution yang secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan kakak iparnya Gibran Rakabuming Raka. 

Bendahara PDIP Medan Boydo Panjaitan mengatakan, sesuai arahan DPP Bobby Nasution sudah bukan lagi kader PDIP. 

"Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas, kalau mendukung sana, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA," kata Boydo kepada Tribun Medan, Kamis (9/11/2023). 

Boydo pun meminta agar Bobby melaksanakan arahan DPP PDIP untuk segera undur diri sebagai kader. 

"Perintah DPP kepada Bobby ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu," lanjut Boydo. 

Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin (6/11/2223), Bobby telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. 

Namun saat itu Bobby mengajukan ingin tetap di PDIP tapi mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. 

Bobby lantas diberi waktu tiga hari untuk berpikir mengenai pilihanya. 

"Permintaan Bobby tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, diberi waktu tiga hari ke depan," kata Boydo. 

PDIP pun sangat kecewa dua hari dipanggil DPP PDIP, Bobby justru deklarasi mendukung Prabowo. 

Menurut Boydo mantu presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobby juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan 

"Untuk apa hal hal menahan-nahan pengunduran dirinya dilakukan, apa gunanya, kalau dia sibuk lakukan deklarasi-deklarasi, itu sama aja seperti menatang. Kalau etika politiknya bagus enak, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan himbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki," ungkap Boydo. 

DPC PDIP Medan menilai sikap Bobby Nasution yang mengulur-ngulur waktu pengunduran dirinya sebagai kader PDI sebagai sikap sepele dan terkesan seperti menantang. 

Menurut Boydo mantu presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobby juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan 

"Untuk apa hal hal menahan-nahan pengunduran dirinya dilakukan, apa gunanya, kalau dia sibuk lakukan deklarasi-deklarasi, itu sama aja seperti menatang. Kalau etika politiknya bagus enak, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan himbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki," ungkap Boydo. 

DPC PDIP Medan menilai sikap Bobby Nasution yang mengulur-ngulur waktu pengunduran dirinya sebagai kader PDI sebagai sikap sepele dan terkesan seperti menantang. 

Hal itu disampaikan Bendahara DPC PDIP Medan Boydo Panjaitan menanggapi pernyataan Bobby Nasution yang mengatakan jika dia diberi waktu 7 hari untuk berpikir atau mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) setelah dipanggil DPP PDIP, karena mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

"Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya dilakukan? apa gunanya? kalau dia sibuk lakukan deklarasi-deklarasi, itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus enak, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan himbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki," kata Boydo Panjaitan kepada Tribun Medan, Kamis (9/11/2023). 

Boydo pun menganggap Bobby tidak memiliki etika, sebab masih berstatus kader PDIP, namun secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo. 

"Jika dukung Prabowo mundur, kan kita gitu, jika ya, ya iya, jangan iya enggak, untuk apa seperti itu, jadi diri yang membuat kita tidak konsisten. Kalau dukung Prabowo ya mundur tunjukkan saja etika, tunjukkan hal yang konsisten dan sistematis sesuai aturan yang ada," tegasnya.

Menurut Boydo, pernyataan Bobby yang menyebut DPP PDIP memberikan tenggat waktu 7 hari untuk menentukan pilihan sudah tak lagi penting.

Apalagi Bobby Nasution menjabat Ketua Umum Relawan Barisan Pengusaha Pejuang yang mendeklarasikan mendukung Prabowo dan Gibran pada Rabu (8/11/2023) kemarin.

"Kata Bobby 7 hari ya, lagian kalau sudah deklarasi ya balikin aja, kenapa harus ditahan tahan, buat saja surat pengunduran diri dan kirimkan, biar enak jadi etikanya ada, biar bagus gitu, tandanya saling menghargai," ujar Boydo. 

Boydo pun meminta agar Bobby menunjukkan etika terhadap PDIP yang telah mendukungnya menjadi Wali Kota Medan.

Mantan anggota DPRD Medan itu berharap, Bobby menyelesaikan urusan di PDIP sebelum mendukung kandidat lainnya. 

 "Sebenarnya tidak perlu waktu 3 atau 7 hari kalau memang jelas, masak deklarsi duluan, ya bereskan dulu lah urusan urusannya, kan etikanya begitu, jangan sepele, karana kan kita keluarganya yang dudukan sebagai wali kota," tutup Boydo. 

Sumber:Tribun

Bobby Nasution Turut Berbicara Soal Oknum Satpol PP Yg Curi Besi

 

MEDAN, Pos62.Online- Video yang menggambarkan oknum petugas Satpol PP di Medan, mencuri besi menggunakan mobil dinas viral di media sosial. Peristiwa disebutkan terjadi di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan.

Dilihat dari unggahan di akun Instagram @medantau.id, oknum Satpol PP yang diduga mencuri besi tersebut lalu ditangkap warga. Baca juga: Bobby

Oknum itu disebut mencuri besi dan membawanya dengan mobil dinas berpelat merah," tulis narasi video.

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengaku masih akan menyelidiki kebenaran video tersebut. "Yang pasti nanti oknumnya (kalau benar) akan kita tindak tegas, nanti kita lihat dulu persoalan apa?" Begitu ujar Bobby saat diwawancarai wartawan di Acara Pasar Murah, Kecamatan Medan Polonia, Kamis (9/11/2023).

Kalau memang betul-betul persoalan ekonomi, akan kita lihat, karena kesejahteraan dari petugas harus kita perhatikan. Apakah kesejahteraannya yang belum kita perhatikan," ujar dia. "Apakah mencurinya karena narkoba? Karena (kalau) hal-hal di luar kesejahteraan, akan kita tindak tegas," tutup Bobby.

Sumber:Kompas.Com