UNDANG-UNDANG PERS
Pedoman Hukum dan Etika Dalam Menjalankan Kemerdekaan Pers Indonesia
UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
Tentang UU Pers
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan landasan hukum bagi kehidupan pers nasional Indonesia. Undang-undang ini menjamin kemerdekaan pers sebagai salah satu bentuk kedaulatan rakyat serta memberikan perlindungan hukum bagi wartawan dan perusahaan pers.
Kemerdekaan pers dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dengan tetap mengedepankan tanggung jawab jurnalistik.
Landasan Utama Pers Nasional
-
Kemerdekaan Pers
Pers memiliki kebebasan dalam mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. -
Hak Masyarakat Mendapat Informasi
Pers menjadi sarana komunikasi publik dan penyebaran informasi yang berkualitas. -
Perlindungan Wartawan
Wartawan memiliki hak menjalankan tugas jurnalistik secara profesional. -
Tanggung Jawab Pers
Kebebasan pers harus berjalan bersama dengan kode etik jurnalistik dan kepentingan masyarakat.
Fungsi Pers Menurut UU Pers
- Sebagai media informasi.
- Sebagai media pendidikan.
- Sebagai media hiburan.
- Sebagai media kontrol sosial.
- Sebagai lembaga ekonomi.
Komitmen IDMPos
Sebagai media informasi nasional, Indometro Pos (IDMPos) berkomitmen menjalankan kegiatan jurnalistik berdasarkan prinsip:
- Jujur dalam menulis.
- Jernih dalam melihat fakta.
- Berimbang dalam menyampaikan informasi.
- Mengutamakan kepentingan publik.
Dokumen Resmi
Untuk membaca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, silakan akses dokumen resmi peraturan perundang-undangan.
BACA UU PERS