Andika Perkasa buka-bukaan Soal Borok Pemilu Pada 2019

Pos62.Online-

Andika Perkasa buka-bukaan soal borok Pemilu pada 2019. Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud MD ini mengungkapkan tekanan di Pemilu 2019 yang saat itu ia menjabat sebagai KSAD. 

Mantan Panglima TNI ini mengatakan pada Pilpres 2019, dia diminta untuk memenangkan pasangan calon tertenu. 

Andika mengatakan tekanan itu dialaminya ketika dirinya menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Hal ini disampaikan Andika terkait munculnya aksi pencopotan baliho pasangan Ganjar-Mahfud di beberapa daerah yang diduga dilakukan aparat.

"Yang ingin saya katakan, tekanan itu pasti ada, pasti ada. Karena lima tahun lalu 2019 saya kan sebagai KSAD dan saya menghadapi tekanan," kata Andika dalam jumpa pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Andika Perkasa menyebut semua tergantung masing-masing apakah menerima tekanan tersebut.

"Tinggal kita memilih. Saya memilih mau ditekan atau enggak," ujar Andika.

Namun, Andika menegaskan dirinya menolak ketika mendapatkan tekanan untuk memenangkan salah satu kandidat saat menjadi KSAD.

"Saya pastikan (Pilpres) 2019 saya tidak memberikan perintah apapun untuk memenangkan salah satu calon waktu itu, walaupun tekanan yang cukup berat," ucapnya.

Karenanya, dia mengapresiasi ketika seluruh komponen ASN, TNI-Polri dilibatkan dalam tugas penyelenggaran Pilpres hingga Pileg.

"Tetaplah profesional kalau memang aturannya sudah sangat jelas. Kalaupun ada oknum-oknum, bukan hanya di bawah, bisa saja oknum itu di atas," imbuh Andika.

Sebelumnya, Polri buka suara terkait adanya dugaan ketidaknetralan aparat dalam Pemilu 2024.

Hal itu sehubungan dengan pernyataan Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono.

"Tetaplah profesional kalau memang aturannya sudah sangat jelas. Kalaupun ada oknum-oknum, bukan hanya di bawah, bisa saja oknum itu di atas," imbuh Andika.

Mabes Polri Bantah Tak Netral

Sebelumnya, Polri buka suara terkait adanya dugaan ketidaknetralan aparat dalam Pemilu 2024.

Hal itu sehubungan dengan pernyataan Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono.

Aiman mengungkapkan sejumlah temuan yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam Pemilu 2024.

Salah satu temuan yang menonjol adalah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah yang terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur.

Mabes Polri pun akhirnya buka suara melalui Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan.

Ramadhan menuturkan, Polri memiliki komitmen untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.

"Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan kontestasi Pemilu 2024," ujar dia, dalam keterangannya, Senin (13/11/2023).

Menurut Ramadhan, jika ada anggota Polri yang melanggar hal tersebut, bakal ditindak secara tegas.

"Apabila terdapat anggota Polri yang melanggar, akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

"Hal tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan Pemilu berjalan aman, damai, dan bermartabat," sambung dia.

Jenderal bintang satu itu menuturkan, netralitas anggota Polri diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri Pasal 28 ayat (2), yakni anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

Lalu PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 5 Huruf B, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang melakukan kegiatan politik praktis.

 "Apabila terdapat anggota Polri yang melanggar, akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

"Hal tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan Pemilu berjalan aman, damai, dan bermartabat," sambung dia.

Jenderal bintang satu itu menuturkan, netralitas anggota Polri diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri Pasal 28 ayat (2), yakni anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

Lalu PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 5 Huruf B, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang melakukan kegiatan politik praktis.

Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 4 Huruf H, setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersifat netral dalam kehidupan politik.

Kemudian Surat Telegram Netralitas Polri, Surat Telegram Kapolri No: ST/2407/X/HUK 7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023.

Serta Lembar Penerangan Kesatuan Nomor: 4/I/ HUM.3.4.5/ 2023/ Pensat. Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024.

Berikutnya, Lembar Penerangan Kesatuan Nomor: 54/X/HUM 3.4.5/2023/Pensat, Arahan Bagi Personel Polri Jelang Pesta Demokrasi.

Diberitakan Warta Kota sebelumnya, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono, mengungkapkan sejumlah temuan yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam Pemilu 2024.

Salah satu temuan yang menonjol adalah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah yang terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur.

"Ini firm. Tidak hanya satu (orang pemberi informasi), ada banyak yang menginformasikan kepada saya," jelas Aiman dalam keterangannya, Senin (13/11/2023).

Aiman mengutarakan kekhawatirannya terhadap potensi intervensi aparat dalam pemilu, khususnya dalam mendukung pasangan calon Prabowo-Gibran.

Informasi hal tersebut, kata dia, diperoleh dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan tersebut.

Selain itu, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo-Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian.

"Ini firm. Tidak hanya satu (orang pemberi informasi), ada banyak yang menginformasikan kepada saya," jelas Aiman dalam keterangannya, Senin (13/11/2023).

Aiman mengutarakan kekhawatirannya terhadap potensi intervensi aparat dalam pemilu, khususnya dalam mendukung pasangan calon Prabowo-Gibran.

Informasi hal tersebut, kata dia, diperoleh dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan tersebut.

Selain itu, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo-Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian.

Hal ini menambah kekhawatiran akan adanya praktik tidak netral oleh aparat keamanan.

Di sisi lain, Aiman menyatakan bahwa integrasi kamera pengawas di KPU dengan Polres lokal, yang mencakup audio dan video beresolusi tinggi, dapat menjadi sarana untuk memantau dan mengintimidasi penyelenggara dan pengawas pemilu.

Keberadaan kamera pengawas ini, seharusnya berfokus pada pengawasan surat suara pasca-pencoblosan, namun kenyataannya pemantauan telah dimulai sebelum periode kampanye.

Aiman merasa khawatir dengan semakin bertambah adanya dugaan pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di saat yang bersamaan terjadi pemasangan baliho Prabowo-Gibran yang melibatkan kepolisian.

Kejadian ini dianggapnya sebagai indikasi kuat dari upaya memenangkan calon tertentu.

Menanggapi kondisi ini, Aiman mendesak kepolisian untuk tetap bersikap netral dan menjalankan tugas sesuai dengan peran serta tanggung jawabnya.

Dia juga menuntut perlakuan yang adil dalam penegakan aturan, seperti dalam kasus penurunan baliho, yang seharusnya berlaku sama untuk semua pasangan calon, bukan hanya untuk Ganjar-Mahfud.

Kasus di Pematangsiantar, di mana pencopotan baliho Ganjar terjadi tanpa identifikasi yang jelas dari pelakunya, menambah daftar panjang kecurigaan dan dugaan ketidakadilan yang terjadi dalam konteks pemilu.

Aiman Witjaksono menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses pemilu, dengan harapan pemilu 2024 dapat berlangsung secara adil dan netral, mewakili kehendak sejati rakyat Indonesia

Sumber:Tribun

Diminta Tak Ulur Waktu Kembalikan KTA, PDIP Sumut Sebut Bobby Bukan Lagi Kader

 

Medan,Pos62.Online-

DPC PDIP Medan menanggapi langkah Wali Kota Bobby Nasution yang secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan kakak iparnya Gibran Rakabuming Raka. 

Bendahara PDIP Medan Boydo Panjaitan mengatakan, sesuai arahan DPP Bobby Nasution sudah bukan lagi kader PDIP. 

"Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas, kalau mendukung sana, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA," kata Boydo kepada Tribun Medan, Kamis (9/11/2023). 

Boydo pun meminta agar Bobby melaksanakan arahan DPP PDIP untuk segera undur diri sebagai kader. 

"Perintah DPP kepada Bobby ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu," lanjut Boydo. 

Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin (6/11/2223), Bobby telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. 

Namun saat itu Bobby mengajukan ingin tetap di PDIP tapi mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. 

Bobby lantas diberi waktu tiga hari untuk berpikir mengenai pilihanya. 

"Permintaan Bobby tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, diberi waktu tiga hari ke depan," kata Boydo. 

PDIP pun sangat kecewa dua hari dipanggil DPP PDIP, Bobby justru deklarasi mendukung Prabowo. 

Menurut Boydo mantu presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobby juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan 

"Untuk apa hal hal menahan-nahan pengunduran dirinya dilakukan, apa gunanya, kalau dia sibuk lakukan deklarasi-deklarasi, itu sama aja seperti menatang. Kalau etika politiknya bagus enak, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan himbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki," ungkap Boydo. 

DPC PDIP Medan menilai sikap Bobby Nasution yang mengulur-ngulur waktu pengunduran dirinya sebagai kader PDI sebagai sikap sepele dan terkesan seperti menantang. 

Menurut Boydo mantu presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobby juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan 

"Untuk apa hal hal menahan-nahan pengunduran dirinya dilakukan, apa gunanya, kalau dia sibuk lakukan deklarasi-deklarasi, itu sama aja seperti menatang. Kalau etika politiknya bagus enak, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan himbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki," ungkap Boydo. 

DPC PDIP Medan menilai sikap Bobby Nasution yang mengulur-ngulur waktu pengunduran dirinya sebagai kader PDI sebagai sikap sepele dan terkesan seperti menantang. 

Hal itu disampaikan Bendahara DPC PDIP Medan Boydo Panjaitan menanggapi pernyataan Bobby Nasution yang mengatakan jika dia diberi waktu 7 hari untuk berpikir atau mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) setelah dipanggil DPP PDIP, karena mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

"Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya dilakukan? apa gunanya? kalau dia sibuk lakukan deklarasi-deklarasi, itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus enak, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan himbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki," kata Boydo Panjaitan kepada Tribun Medan, Kamis (9/11/2023). 

Boydo pun menganggap Bobby tidak memiliki etika, sebab masih berstatus kader PDIP, namun secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo. 

"Jika dukung Prabowo mundur, kan kita gitu, jika ya, ya iya, jangan iya enggak, untuk apa seperti itu, jadi diri yang membuat kita tidak konsisten. Kalau dukung Prabowo ya mundur tunjukkan saja etika, tunjukkan hal yang konsisten dan sistematis sesuai aturan yang ada," tegasnya.

Menurut Boydo, pernyataan Bobby yang menyebut DPP PDIP memberikan tenggat waktu 7 hari untuk menentukan pilihan sudah tak lagi penting.

Apalagi Bobby Nasution menjabat Ketua Umum Relawan Barisan Pengusaha Pejuang yang mendeklarasikan mendukung Prabowo dan Gibran pada Rabu (8/11/2023) kemarin.

"Kata Bobby 7 hari ya, lagian kalau sudah deklarasi ya balikin aja, kenapa harus ditahan tahan, buat saja surat pengunduran diri dan kirimkan, biar enak jadi etikanya ada, biar bagus gitu, tandanya saling menghargai," ujar Boydo. 

Boydo pun meminta agar Bobby menunjukkan etika terhadap PDIP yang telah mendukungnya menjadi Wali Kota Medan.

Mantan anggota DPRD Medan itu berharap, Bobby menyelesaikan urusan di PDIP sebelum mendukung kandidat lainnya. 

 "Sebenarnya tidak perlu waktu 3 atau 7 hari kalau memang jelas, masak deklarsi duluan, ya bereskan dulu lah urusan urusannya, kan etikanya begitu, jangan sepele, karana kan kita keluarganya yang dudukan sebagai wali kota," tutup Boydo. 

Sumber:Tribun

Rekam Jejak Gibran Rakabuming,Sebut Tak Minat Politik Santer Cawapres Prabowo

JAKARTA,Pos62,Online 

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membacakan nota jawaban Wali Kota saat mengikuti sidang Paripurna di DPRD Solo, Jawa Tengah, Kamis, 19 Oktober 2023. Hingga saat ini bacapres Prabowo Subianto belum mengumumkan siapa calon wakip presiden yang akan mendampinginya. ANTARA/Mohammad Ayudha

TEMPO.CO, Jakarta - Perjalanan politik seseorang seringkali penuh dengan kejutan dan perubahan arah yang tak terduga. Hal ini juga terjadi pada Gibran Rakabuming, putra sulung dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Dalam sebuah pernyataan beberapa tahun yang lalu, Gibran mengaku tidak tertarik untuk menjadi seorang politikus, lebih memilih jalur bisnis. Namun, kini ia telah meraih gelar Walikota Surakarta, menjadi salah satu pejabat publik muda yang paling menonjol di Indonesia.

Bahkan, beberapa kabar telah mencuat mengenai kemungkinan Gibran menjadi calon wakil presiden atau cawapres pada Pilpres 2024.

Bilang Tak Minat Politik

Pada Maret 2018, Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo, mengungkapkan ketidakminatannya untuk terlibat dalam dunia politik. Ia lebih tertarik menjadi seorang pebisnis daripada seorang politikus.

"Kalau jadi pebisnis, saya tertarik, tapi kalau politikus tidak," katanya di Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 11 Maret 2018.

Gibran menyatakan bahwa menjadi politikus tidak akan menghasilkan banyak uang, kecuali melalui tindakan korupsi. Namun, takdir sepertinya berbicara lain, karena beberapa tahun kemudian, Gibran justru terjun ke dalam arena politik.

Jadi Wali Kota Termuda di Solo

Gibran Rakabuming Raka meraih gelar Walikota Surakarta pada 26 Februari 2021. Pencapaian tersebut menjadikannya walikota termuda dalam sejarah kota Solo, dengan usia 33 tahun.

Dedikasinya pada perjuangan rakyat dan keinginannya untuk memajukan berbagai sektor kehidupan masyarakat membawanya ke dunia politik. Dalam perjalanan politiknya, ia berduet dengan Teguh Prakosa, seorang kader senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta, sebagai Wakil Walikota.

Tanggapan Soal Ganjar dan Mahfud MD

Gibran memberikan ucapan selamat kepada Mahfud MD yang telah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar Pranowo. Ia menyatakan penghargaan terhadap Mahfud MD sebagai sosok yang berpengalaman dan cocok berpasangan dengan Ganjar untuk maju dalam Pilpres 2024.

Menurut Gibran, Mahfud MD memiliki pengalaman yang sangat lengkap, pernah menjabat di yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

"Beliau luar biasa. Luar biasa pengalamannya. Pernah di yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Lengkap. Cocok sekali," kata putra sulung Jokowi itu.

Cawapres Prabowo?

Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang meliputi partai seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, PBB, Gelora, dan Prima, telah menciptakan kehebohan dengan berbicara tentang kemungkinan Gibran sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan banyak orang mengharapkan Gibran menjadi cawapres Prabowo. "Banyak yang mendoakan, banyak yang menyebut-nyebut," kata Muzani di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta pada Rabu, 18 Oktober 2023.

Meskipun banyak yang mengharapkan Gibran sebagai cawapres Prabowo, belum ada kepastian yang jelas. Sejumlah nama, termasuk Gibran, Erick Thohir, Khofifah Endar, dan Yusril Ihza Mahendra, masih menjadi kandidat yang dinamis dalam pemilihan cawapres pendamping Prabowo.

SUMBER:Tempo

Prabowo Lawan Unggul Anies atau Ganjar:Survei Head to Head Poltracking

 

Jakarta,Pos 62.Online-

Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil simulasi elektabilitas capres 2024 secara head to head. Hasilnya, Prabowo Subianto unggul melawan Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan berdasarkan hasil simulai head to head.

Survei ini dilakukan pada periode 3-9 September 2023. Survei dilakukan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden yang merupakan warga dengan hak pilih, berusia 17 tahun ke atas.

Margin of error survei berada di +- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung dengan responden.

Berikut hasil simulasi head to head capres 2024:

Ganjar Pranowo Vs Anies Baswedan

Ganjar Pranowo: 47,5%

Anies Baswedan: 30,7%

TT/TJ: 21,8%

Prabowo Subianto Vs Anies Baswedan

Prabowo Subianto: 51,2%

Anies Baswedan: 28,3%

TT/TJ: 20,5%

Prabowo Subianto Vs Ganjar Pranowo

Prabowo Subianto: 46,1%

Ganjar Pranowo 39,8%

TT/TJ: 14,1%

Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda menjelaskan dalam simulasi Ganjar Pranowo Vs Anies, Ganjar unggul dibandingkan Anies dengan selisih sekitar 16,8%.

Meski begitu, Prabowo Subianto unggul dalam simulasi head to head melawan Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Dalam simulasi Prabowo Vs Anies misalnya, Prabowo unggul dibandingkan Anies dengan selisih sekitar 22,9%.

"Meski survei menanyakan 2 kandidat. Yang menarik adalah Prabowo Subianto unggul, bahkan jika dua putaran terjadi, Prabowo unggul 51,2%. Jika menggungakan syarat tresold pemilu 50%+1. Itu sudah mayoritas ya. Prabowo 51,2%, Anies Baswedan 28,3%," kata Hanta dalam konferensi pers, Sabtu (7/10/2023).

Hanta menilai hal yang menarik adalah hasil simulasi head to head Prabowo Vs Ganjar, di mana Prabowo kembali unggul atas Ganjar dengan selisih 6,3%. Menurut Hanta, salah satu faktor yang membuat Prabowo unggul atas Ganjar ialah pemilih Anies Baswedan beralih ke Prabowo.

"Lalu kita hadapkan capres kuat, Prabowo dan Ganjar jika kita hadapkan praktis jaraknya melebar di luar margin, di luar 2,9%. Unggul Prabowo di angka 46,1%, Kemudian ganjar 39,8%, yang jawab nggak tahu 13,1%," terangnya.

Sumber:detiknews

Hasil Survei Capres Poltracking Prabowo 38,9%,Ganjar 37%,Anies 19,9%

 

Jakarta,Pos 62.Online-

Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas bakal calon presiden (capres) 2024. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul dari dua calon kuat lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Survei ini dilakukan pada periode 3-9 September 2023. Survei dilakukan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden yang merupakan warga dengan hak pilih, berusia 17 tahun ke atas.

Margin of error survei berada di +- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung dengan responden.

Berikut hasil survei terbaru Poltracking terhadap tiga kandidat capres 2024:

Prabowo Subianto: 38,9%

Ganjar Pranowo: 37%

Anies Baswedan: 19,9%

TT/TJ: 4,2%

"Selisihnya di antara Prabowo-Ganjar 1,4%, sementara Anies cukup jauh tertinggal dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dalam simulasi individu ya," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda, Sabtu (7/10/2023

Meski begitu, Hanta menjelaskan elektabilitas ketiga capres mengalami peningkatan dibandingkan survei bulan Juli lalu. Tercatat, tren elektabilitas Prabowo meningkat dari 37,5% menjadi 38,9%. Kemudian Ganjar naik dari 35,9% menjadi 37% dan Anies Baswedan dari 15,3% menjadi 19,9%.

"Tapi yang penting adalah kita lakukan survei bulan Juli, tiga capres yang menjadi poros utama mengalami kenaikan bervariasi. Misal Prabowo ada sekitar 1,4%. Kemudian Ganjar Pranowo ada di 1,1% kemudian yang agak lumayan kenaikannya sekitar 4%," jelasnya.

Adapun, tren kenaikan elektabilitas tertinggi diraih oleh Anies Baswedan usai mendeklarasikan bacawapresnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Ketiga capres yang agak naik Anies Baswedan. Kita tahu sebelum pengambilan data ada deklarasi cawapres Anies Baswedan,"terangnya.

Sumber:detiknews

Anies Baswedan Menyambangi Kediaman Jusuf Kalla Pagi Ini

 

Jakarta,Pos 62.Online- 

Bakal calon presiden yang diusung Partai NasDem, PKS dan PKB Anies Baswedan menyambangi kediaman Jusuf Kalla pada Sabtu (7/10) pagi ini.

Pantauan kediaman JK terlihat tak terlalu ramai dengan penjagaan petugas keamanan. Tapi, kehadiran Anies telah dikonfirmasi salah satu petugas keamanan di rumah JK.

Ia mengatakan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah tiba dan memasuki kediaman JK sejak sekitar pukul 07.00 WIB.

"Sudah [di dalam], dari sekitar pukul 07.00 WIB," ujar salah satu petugas.

Meski demikian, hingga kini belum diketahui topik pembicaraan yang dibahas dalam pertemuan bacapres dengan Wapres ke-10 dan ke-12 RI tersebut.

Pertemuan itu juga masih berlangsung hingga pukul 08.05 WIB. Kedatangan Anies Baswedan berjarak beberapa hari setelah JK dikunjungi Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan sempat bertandang ke rumah JK di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/10) lalu.

Hasto lantas memberi sinyal JK bakal diajak bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar. Hasto pun tak menampik pertemuan JK dan Puan membahas terkait hal tersebut.

"Ya tentu saja yang dilakukan Mbak Puan komunikasi politik terlebih dahulu," kata Hasto di gedung High End, kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu sore.

Sementara JK mengaku sempat berbicara isu Pilpres 2024 saat menjamu Puan di kediamannya.

"Pilpres? Ya, tentu, lah masa tidak disinggung pilpres," kata JK dalam jumpa pers usai pertemuan dengan Puan.

Anies Baswedan telah menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal capres dan cawapres untuk Pilpres 2024.

Pasangan Anies dan Cak Imin kini telah didukung oleh Partai NasDem, PKB dan PKS. Mereka menyatakan siap menjadi yang pertama mendaftar ke KPU.

Sumber:CNN Indonesia

Sanksi Pertama dari Kaesang disambut Ade Armando dengan Ubah Gaya

 

Jakarta,Pos 62.Online-

 Melalui media sosial hingga media massa, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando kerap menyoroti bakal capres yang potensial berlaga di Pilpres 2024. Pemimpin PSI Kaesang Pangarep menjatuhkan sanksi kepada Ade Armando karena aksi kerap menyorot bakal capres.

Sorotan Ade Armando yang cukup membuat ramai publik adalah terhadap bakal capres PDIP Ganjar Pranowo karena muncul dalam tayangan azan di salah satu stasiun TV swasta. Ade Armando menilai tak seharusnya Ganjar tampil di tayangan azan.

Ade menilai kemunculan Ganjar dalam tayangan azan seharusnya tidak dilakukan karena bertentangan dengan aturan di Undang-Undang (UU) Nomor 32 tentang Penyiaran.

Ade Armando juga mengatakan stasiun TV seharusnya menjaga netralitasnya menjelang Pemilu 2024. Dia lalu mengusulkan agar Prabowo dan Anies juga muncul di azan TV.

"Jadi kalau misal dia buat ada Ganjar muncul di azan harus juga atau sebaiknya Prabowo muncul di azan, ada juga Anies muncul di azan, kalau itu fair, adil," kata Ade di Rumah Besar Relawan Prabowo 08 di Slipi, Jakarta Barat, Senin (11/9) lalu.

Kaesang Disiplinkan Ade Armando

Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep menyebut Ade Armando sudah didisiplinkan karena kerap menyoroti bakal capres 2024. Padahal Kaesang sudah mengingatkan kader PSI agar berpolitik dengan santun.

"Sudah kami disiplinkan, sudah kami ingatkan di setiap meeting mingguan, kita berpolitik yang gembira, sopan dan santuy," kata Kaesang kepada wartawan di kantor PP Muhammadiyah, Kota Jogja, dilansir detikJateng, Jumat (6/10).

Kaesang bahkan mengaku telah menjatuhkan sanksi terhadap Ade Armando. Bentuk pendisiplinan itu yakni Ade harus membayari makan-minum kader di kantor DPP PSI, Jakarta.

"Untuk sementara kita menyuruh Bang Ade Armando untuk traktir kita di DPP, itu sanksi pertama," ucapnya.

Kaesang berharap tidak ada sanksi kedua bagi Ade. "Ya jangan sampai ada sanksi kedua," ujarnya.

Semua itu, karena PSI menargetkan 4 persen suara di Pemilu 2024. Kaesang optimistis target tersebut akan tercapai pada Pemilu mendatang.

"Ya doanya aja lah, pokoknya yang penting target kami tidak muluk-muluk, 4 persen alhamdulillah, 8 persen alhamdulillah, 16 persen ya Allah alhamdulillah," katanya.

Ade Armando Ubah Gaya

Ade Armando merespons teguran Ketum Kaesang Pangarep dan agar berpolitik santun tanpa mencela. Ade Armando menerima teguran Kaesang dan merasa tidak dipermalukan.

"Saya disindir-sindir karena ditegur Mas Kaesang yang di depan media memerintahkan saya untuk berpolitik santun dengan gembira tanpa mencela orang lain. Ada yang bilang 'kok mau sih orang setua saya, dipermalukan di depan orang banyak oleh anak muda yang baru belajar politik?" kata Ade dalam akun X-nya, dilihat detikcom Jumat (6/10). Ade sudah mengizinkan cuitannya untuk dikutip.

Menurutnya, ungkapan dari mereka yang berbeda pandangan hanya untuk mengadu domba. Ia menyebut tak pernah menggarap diri sebagai sosok yang lebih pintar ataupun senior dibanding Kaesang.

"Maaf ya bro dan sis, politik adu domba semacam itu nggak bakalan mempan, saya nggak pernah menganggap saya lebih pintar dari anak anak muda. Dan saya punya sejumlah alasan mengapa saya akan nurut dengan Mas Kaesang," kata Ade.

"Pertama Mas Kaesang itu Ketua Umum PSI. Saya cuma anggota PSI ya saya nurut lah. Kedua, di belakang Mas kaesang itu ada Presiden Jokowi yang sangat pintar, jadi saya duga teguran itu juga datang dari Pak Jokowi," sambungnya.

Alasan ketiga, ia merasa teguran yang disampaikan Kaesang masuk akal. Mengingat, katanya, gaya berpolitik dirinya kerap dinilai frontal.

"Ketiga, teguran itu masuk akal. Sebagai keturunan Sumatera gaya politik saya memang sebenarnya frontal tapi saya harus akui dong Pak Jokowi sudah sukses menerapkan politik gaya Solo selama lebih dari 10 tahun. Jadi ya wajar, kalau saya harus mengikuti resep yang sudah terbukti kemanjurannya," ungkap dia.

Ade menyebut akan nurut lantaran percaya diri PSI akan lolos parlemen usai dinakhodai putra bungsu Presiden Jokowi itu. Ia menyebut kini harus bisa berpolitik dengan ramah.

"Keempat, sekarang saya sedang pede dengan peluang PSI masuk parlemen. Masuknya Mas Kaesang jelas mendongkrak suara terhadap PSI. sekarang saya sangat percaya PSI bisa melewati parliamentary threshold," tutur Ade.

"Karena PSI lagi berada di atas angin, ya saya harus lebih humble dong. Kemarin-kemarin itu saya kan berantem gara-gara saya merasa diinjak-injak mereka yang benci PSI," katanya.

Sumber:detiknews

Jokowi Enggan Jadi Ketum PDIP Setelah Diusulkan Oleh Putra Sulung Presiden RI 1

 

Jakarta,Pos 62.Online-Muncul usulan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum (Ketum) PDIP melanjutkan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Namun, Jokowi enggan menjadi Ketum PDIP karena ingin mengisi hari-hari setelah menjadi presiden di Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Usulan itu disampaikan putra sulung Presiden RI ke-1 Sukarno, sekaligus kakak Megawati, Guntur Soekarnoputra. Dalam opininya di salah satu surat kabar nasional, Sabtu (30/9), Guntur menilai Jokowi perlu melanjutkan karier politiknya setelah purnatugas sebagai presiden.

Guntur menyebut Jokowi sebagai anak ideologis Bung Karno. Guntur terutama mencermati sejumlah kebijakan hilirisasi Jokowi dalam geopolitik global yang dinilai telah melaksanakan prinsip-prinsip Bung Karno.

Jokowi, menurut Guntur, berani melakukan hilirisasi biji nikel. Kebijakan itu menuai kecaman dari sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, hingga Korea Selatan. Dengan usulan agar Jokowi menjadi Ketum PDIP, Guntur menilai Megawati bisa menjadi Ketua Dewan Pembina.

Jokowi kemudian merespons usulan agar dirinya menjadi Ketum PDIP menggantikan Megawati. Jokowi memilih pulang ke Solo setelah dirinya tak lagi menjabat Presiden Indonesia.

"Saya mau pensiun, pulang ke Solo," kata Jokowi seusai upacara HUT ke-78 TNI di Monas, Jakarta, Kamis (5/10).

Jokowi mengatakan banyak tokoh muda yang layak menjadi Ketum PDIP. Dia menyebut nama Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo.

"Banyak yang muda-muda," ujar Jokowi.

"Mbak Puan, Mas Prananda," sambung dia.

Respons Puan Maharani

Ketua DPP PDIP Puan Maharani merespons Jokowi soal usulan menjadi Ketum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Puan mengatakan jika dirinya taat pada aturan PDIP.

"Tanya Pak Guntur (Soekarnoputra), karena PDI Perjuangan punya mekanisme dalam menentukan hal tersebut," ujar Puan usai bertemu Ketum PSI Kaesang Pangarep, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

"Jadi saya taat pada aturan dan mekanisme yang ada di PDIP," sambung dia.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai namanya yang disebut Jokowi sebagai Ketum PDIP, Puan hanya mengamini. Dia pun lantas meminta doa.

"Amin, doain ya. Doain aja," ujarnya.

Bambang Pacul Anggap Demam Pacul

Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul turut bicara soal usulan agar Jokowi menjadi Ketum PDIP. Bambang Pacul berbicara tentang Megawati menjadi Ketum PDIP karena proses sejarah.

"Harus di-underline, saya bukan sebagai Ketua DPD, omongan saya tidak mewakili siapa pun kecuali diri saya. Saya mengira ini kan semacam ada demam ketua umum. Orang jadi ketua umum gampang gitu loh, karena ada partai yang membuat ketua umumnya gampang sekali. Mungkin demam itu sehingga orang bicara soal ketua umum," kata Bambang Pacul di kantor DPD PDIP Jateng, Semarang, Rabu (4/10).

Ketua Bappilu PDIP ini menyebut pergulatan Megawati di PDIP merupakan hal yang luar biasa. Bambang Pacul memaparkan perolehan suara yang didapat PDIP sejak dipimpin oleh Megawati. Megawati dinilai tercatat sejarah bisa mempengaruhi suara PDIP.

"Dulu pergulatan terus, bergulat panjang, 1993 ketika bum seperti itu, PDI terjadilah kongres luar biasa di Sukolilo. Itu masih di era Orde Baru yang represif, lampu mati, dan sebagainya karena Bu Mega akan menang. Kemudian Bu Mega statement, 'Saya Megawati Soekarnoputri adalah Ketua Umum de facto PDI', bergulat 1995, kemudian 1997 pemilu, Ibu Ketua Umum berpidato, 'Saya tidak menggunakan hak saya sebagai warga republik', wah pasukannya ikut semua, rontok itu 1997," paparnya.

Karena itu, menurutnya, peran PDIP merupakan peran Megawati. Dia menilai tak gampang mengganti trah Sukarno di partai berlambang banteng itu.

"Jadi mengganti trah Sukarno di PDI Perjuangan, mohon izin, itu nggak gampang. Karena apa, karena komunitas pemilih PDI itu utamanya Bung Karno," lanjutnya.

Sumber:detiknews

Ucapan Minta Maaf Kaesang Ke Puan Maharani Bila Dulu PSI Mencela PDIP

 

Jakarta,Pos 62.Online-Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep, bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dalam pertemuan itu, Kaesang sempat meminta maaf kepada Puan lantaran dulu PSI sempat mencela PDIP.

Pertemuan keduanya berlangsung di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10) kemarin. Usai bertemu, Kaesang sempat membeberkan hasil pertemuan keduanya.

"Biasalah kan tadi ada beberapa obrolan serius, tapi balik lagi karena kami keluarga lebih ke santai-santai," ujar Kaesang usai pertemuan.

Kaesang Minta Maaf ke Puan

Kaesang menyebut dirinya juga sempat meminta maaf ke Puan. Perihal, kata dia, PSI yang dulu kerap mencela PDIP.

"Saya juga sempat minta maaf untuk teman-teman PSI yang dulunya bisa dibilang mencela atau merendahkan PDIP," kata Kaesang.

"Saya dari PSI meminta maaf kepada Mbak Puan secara langsung dan teman-teman PDIP lainnya. Balik lagi ini pesta demokrasi harus dilakukan gembira dan santun," sambungnya.

Respons Puan

Puan lantas menyampaikan terima kasih atas niat baik Kaesang meminta maaf. Puan mengatakan baik PDIP maupun PSI sepakat untuk membangun politik yang beretika.

"Ya saya sangat berterima kasih dengan semangat yang tadi disampaikan Mas Kaesang, bahwa kita akan membangun Indonesia itu dengan politik etika yang santun," ujar Puan.

Puan menilai dalam politik harus saling menghargai dan menghormati, meski berbeda pilihan. Sebab, kata dia, dalam politik semuanya memiliki tujuan yang sama.

"Kemudian saling menghargai, menghormati, boleh beda kepentingan, boleh beda kebijakan, namun kebijakan yang tidak kemudian mempunyai satu kesamaan cita-cita, itulah yang harus kita sama-sama perbaiki," paparnya.

"Bukan bicara personal, bukan bicara satu hal yang kemudian tidak menghargai dan menghormati," sambung dia.

Kaesang Akan Disiplinkan Kader PSI yang Masih Cela Partai Lain

Tak berhenti sampai di situ, Kaesang juga berkomitmen akan mendisiplinkan kader-kader PSI yang masih mencela partai lain, termasuk PDIP. Dia tak mempersoalkan jika yang disampaikan kadernya adalah kritik.

"Pasti (bakal didisiplinkan)," kata Kaesang usai bertemu Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya di kawasan Menteng.

"Balik lagi kan di dalam kami sudah bilang beberapa kali kalau mengkritik itu silakan, kalau mencela itu kan beda hal," ujarnya.

Kaesang juga memperingatkan jangan sampai kritik memasuki ranah pribadi. Dia mempersilakan kadernya mengkritik kebijakan.

"Apalagi masuknya ke ranah pribadi itu yang sangat harus dihindari dan jangan sampai dilakukan, kalau masalah kebijakan ya nggak masalah, biasa lah," imbuh dia.

Sumber:detiknews

Survei Terbaru Pilpres 2024, Prabowo Ungguli Ganjar dan Anies

 

Pos62.online -Capres Prabowo Subianto menunjukan kedigdayaannya dalam hasil survei menjelang Pilpres 2024. Berdasarkan hasil sigi terbaru Polling Institute periode 21-25 Agustus 2023, capres Koalisi Indonesia Maju tersebut mengungguli capres PDIP Ganjar Pranowo dan capres Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan dalam skema head to head.

 "Pada simulasi dua nama, Prabowo 47,9 persen unggul atas Ganjar 38,3 persen, belum menjawab 13,8 persen," kata peneliti Polling Institute, Kennedy Muslim dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (10/9/2023). 

Survei yang dihelat Polling Institute melibatkan sebanyak 1.201 responden dan menggunakan metode pembangkitan nomor telepon secara acak, random digit dialing (RDD). Margin of error yang tercatat dalam survei ini berkisar kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai angka 95 persen.

Sementara itu, jika Pilpres 2024 nanti hanya meloloskan dua nama, bisa dipastikan Prabowo juga akan mengalahkan Anies dengan angka yang sangat telak. "Simulasi dua nama, Prabowo 56,0 persen unggul atas Anies 26,0 persen, belum menjawab 18,1 persen," ucap Kennedy. 

Dalam survei yang sama, elektabilitas Prabowo juga semakin kokoh meninggalkan Ganjar dan Anies. Dari simulasi tiga nama yang akan mengikuti Pilpres 2024, Prabowo mengantongi dukungan sebesar 36,3 persen, disusul Ganjar dengan 32,4 persen, dan Anies 20,0 persen. 

"Simulasi tiga nama, Prabowo 36,3 persen, unggul atas Ganjar 32,4 persen, dan Anies 20,0 persen. Belum menjawab sekitar 11,3 persen," kata Kennedy.

Sumber:republika.co.id

 

Prabowo & Ganjar Siap-siap! Efek Ini Membuat Anies di Atas Angin

 

Pos62.online -Calon presiden Anies Baswedan disebut-sebut tengah berada di atas angin, karena berhasil menggaet Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden untuk laga Pilpres 2024.

Muhaimin atau Cak Imin dianggap sebagai representasi dari politikus yang dekat dengan warga Nahdlatul Ulama (NU), salah satu organisasi besar di Indonesia dengan basis suara yang kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Basis suara dari organisasi dan dua kawasannya tersebut sebetulnya juga memang tengah diperebut oleh capres lainnya seperti Prabowo Subiantor dan Ganjar Pranowo. Namun, Anies mengambil langkah perebutan lebih awal.

"Alhamdulillah. Dalam rapat bulat, tiga kali rapat pleno. Di Jakarta dua kali, di Surabaya lengkap dengan seluruh stakeholder, bulat keputusan kita untuk menerima berpasangan dengan sahabat lama saya Mas Anies Baswedan," ungkap Cak Imin saat menerima pinangan Anies Baswedan sebagai cawapres, dikutip, Sabtu (9/9/2023).

Berbeda dengan Anies, Prabowo dan Ganjar masih menjajaki hubungan dengan 'orang besar NU'. Prabowo misalnya, Rabu lalu bertemu dengan Yenny Wahid yang tidak lain adalah Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid di Jalan Kertanegara, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Yenny Wahid pun menilai Prabowo dianggap cocok sebagai presiden Indonesia selanjutnya.

"Saya rasa orang seperti Pak Prabowo ini punya kemampuan seperti itu. Maka wajib bagi saya, sebagai representasi kelompok Gus Dur, untuk berkomunikasi intens dengan Mas Bowo untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan beliau dan memberikan aspirasi kita tentang bentuk negara ke depan harus seperti apa," ucap Yenny.

Yenny menambahkan Prabowo adalah capres prioritas teratas untuk didukung karena sudah ada kesamaan visi. Ia mengungkapkan akan mempertimbangkan dukungannya terhadap Prabowo setelah berziarah ke makam sang ayah.

"Saya lama kalau buat keputusan tapi sekali buat keputusan saya setia," ujarnya.

Sementara itu, capres Ganjar juga mulai bergerilya. Sosok Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tiba-tiba masuk radar sebagai bakal cawapres Ganjar. Khofifah bukan orang sembarang. Dia dikenal dekat dengan para kiai NU di Jawa Timur.

"Itu urusan para bos-bos. [Tapi memungkinkan tidak?] ya sangat mungkin lah, politik itu seni kemungkinan ya," kata Masinton dalam acara diskusi publik 'OTW 2024' KedaiKOPI di Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023).

Adapun kemungkinan itu Masinton sampaikan saat ditanya perihal strategi PDIP mencari suara Jawa Timur dalam kontestasi politik 2024, mengingat Anies Baswedan sudah menggandeng PKB yang tidak lain adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar memiliki basis suara tinggi di Jawa Timur.

"Tentu dalam strategi itu ya semua pasti kita tidak pernah meninggalkan provinsi manapun, bahkan ke Papua sekalipun itu tetap menjadi bagian dari unsur terpenting dalam proses memenangkan baik itu parpol maupun capres. Jadi kita konsentrasi ke seluruh wilayah RI, baik Jawa maupun luar Jawa," tuturnya.

Pengamat Politik Surabaya Survey Center (SSC) Mochtar W Oetomo menyebut, Anies yang sudah merekrut Cak Imin-nya punya kans besar meraih suara maksimal di wilayah Tapal Kuda dan Madura. Wilayah Tapal Kuda yang dimaksud adalah Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Bondowoso, dan Banyuwangi. Sedangkan di Madura, Anies-Cak Imin diprediksi menang di Pamekasan, Sumenep, dan Sampang.

Sementara, untuk wilayah-wilayah yang memiliki basis suara dari ponpes-ponpes besar yakni di Jombang, Kediri, Lamongan, hingga Tuban, diyakini Mochtar pertarungannya lebih berimbang antar 3 nama capres yakni Anies, Prabowo, dan Ganjar.

"Jombang itu masih berat AMIN menang, karena gabungan wilayah Arek dan Mataraman yang dominan masih ceruk dari Ganjar karena kedekatan warga dengan unsur nasionalis juga cukup kuat, pun termasuk di Kediri," jelasnya.

"Ponpes-ponpes selama ini kan sebenarnya tidak beda jauh dengan sikap PBNU menjaga jarak. Dari pilpres ke pilpres, setiap ponpes besar selalu ada banyak warna, tergantung masing-masing keluarganya di ponpes itu. Karena ponpes itu banyak keluarga, dan jarang satu keputusan kiai yang dituakan kemudian dijadikan kiblat bersama," jelasnya.

Mengutip detik.com, Mochtar menambahkan, wilayah Arek dan wilayah Mataraman menjadi pekerjaan rumah berat bagi pasangan Anies-Cak Imin di Jawa Timur. Mochtar juga mengatakan, pilpres tidak linier dengan suara partai, di mana PKB yang notabene partai Cak Imin merupakan partai dengan suara terbesar di Jawa Timur.

"Tidak linier suara partai dan pilpres. Partai jumlahnya banyak dan kompetisinya lebih ketat dan kompleks. Bahwa PKB di Jatim kuat, memang iya. Tapi apakah memberi keuntungan buat Anies? Itu tentu yang diharapkan Surya Paloh dan Anies," ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf sebelumnya mengingatkan agar pengurusnya tidak mengatasnamakan NU untuk kepentingan pemilu. Bahkan, ia akan memberi sanksi bagi pengurus yang masih melakukan politik praktis atas nama NU.

"Kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik praktis langsung kita tegur. Kemarin, ada beberapa pengurus di tingkat kabupaten yang kita tegur," ujar Gus Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Sumber:cnbcindonesia.com