Wujudkan Ekonomi Desa Mandiri, Koperasi Merah Putih Hadir di Bantan Sari

Bengkalis. Berita24.info-

Sebagai upaya mendukung kebijakan nasional dalam pemerataan ekonomi, Pemerintah Desa Bantan Sari, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, melaksanakan Musyawarah Desa pada 7 April 2025 untuk membentuk Koperasi Merah Putih. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Berbasis Desa, yang dicanangkan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

Musyawarah ini dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa Bantan Sari, Gunondo, dan dihadiri oleh Plt. Sekretaris Desa Samsir, Ketua BPD Agus Irwanto, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pendidik, pemuda, pedagang, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.

Dalam forum tersebut, disepakati bahwa Koperasi Merah Putih akan menjadi wadah penguatan ekonomi lokal yang dikelola secara partisipatif oleh masyarakat desa. Fokus utama koperasi ini adalah meningkatkan kesejahteraan warga, membuka peluang usaha, dan memperkuat ekonomi desa berbasis gotong royong.

“Koperasi ini bukan sekadar lembaga ekonomi, tapi ruang bersama untuk membangun masa depan desa. Saya berharap anak-anak muda bisa memanfaatkan koperasi ini sebagai sarana mengembangkan ide usaha yang kreatif dan produktif,” ucap Pj. Kepala Desa Gunondo dalam sambutannya.

Ketua BPD, Agus Irwanto, juga menekankan pentingnya mematuhi ketentuan hukum dalam pendirian dan pengelolaan koperasi. “Perpres No. 17 Tahun 2024 menjadi dasar kita bergerak. Semua harus dijalankan sesuai aturan agar koperasi ini benar-benar membawa manfaat dan tidak menyimpang dari tujuannya,” jelasnya.

Dengan terbentuknya Koperasi Merah Putih, Desa Bantan Sari mengambil langkah konkret dalam menjalankan kebijakan strategis pemerintah pusat untuk membangun ekonomi dari desa. Harapannya, koperasi ini akan menjadi pionir kemajuan ekonomi masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Sumber: Harian62.info

Kenakan Pakaian Adat Melayu, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Musrenbang RPJMD dan RKPD Sumut 2026

Medan. Berita24.info-

Dengan mengenakan Pakaian Adat Melayu, Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina hadiri Musyawarah Perencanaan Pernbangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Utara 2025—2029, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang digelar di Aula Raja lnal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan, Senin (5/5/2025).

Musrenbang ini akan berlangsung selama lima hari, mulai hari Minggu lalu (4/5) hingga Jumat (9/5). Kegiatan ini juga menjadi ajang dałam merumuskan arah pembangunan Sumatera Utara Iima tahun ke depan.

Terlihat unik dalam Musrenbang, kepala daerah, baik dari Kabupaten maupun Kota se-Sumatera Utara beserta jajaran OPD Pemprov Sumut, mengenakan pakałan adat masing-masing. Begitupun juga dengan Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, yang dalam kesempatan ini didampingi Kepala Baperida Zul Abdiman dan OPD terkait, terlihat mengenakan pakaian adat khas dari Kota Tanjungbalai.

Dalam sambutannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, berharap seraya meminta kepada kepala daerah yang hadir, untuk mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk bekerja, untuk melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

“Kita jaga nama baik dan citra Sumatera Utara. Dengan kebersamaan kita semua, saya yakin pembangunan yang akan dilaksanakan di Sumatera Utara bisa berhasil,” kata Dirjen BKD Kemendagri.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, meminta kepada kepala daerah di kabupaten, kota, untuk menyelaraskan seluruh program presiden dan visi misinya selama menjabat gubernur.

“ini sudah disampaikan oleh Pak Fatoni, ada masa kita disini untuk menyelaraskan program, dan mohon sesuaikanlah agar program ini bisa berjalan, sehingga kita sama sama enak kerjanya, sama-sama nyaman dan sama-sama punya nilai ukur. Saya minta kedepannya kita bisa laksanakan sama-sama,” ujar Gubernur Sumut.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menargetkan nilai investasi yang masuk ke Sumut sebesar Rp100 triliun per tahun. Dengan banyaknya investasi yang masuk, maka indikator makro pembangunan seluruhnya juga ikut meningkat.

Ketika investasi masuk, investasi berjalan baik, maka semua indikator (makro) akan menarik indikator lainnya, kalau ada investasi masuk, perusahaan buka, pabrik buka, pasti nilai pengangguran terbuka berkurang, PDRB perkapita meningkat dan lain-lainnya,” kata Bobby.

Salah satu agenda dari Musrenbang ialah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur Sumatera Utara dengan empat institusi strategis, yakni BPS Sumut (optimalisasi penyelenggaraan satu data Indonesia), Polda Sumut (penanganan tindak pidana berbasis keadilan restoratif), Kanwil Kemenkumham Sumut (penanganan persoalan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif) dan Administrator KEK Sei Mangke, PT. KINRA dan BPJS Ketenagakerjaan (pengelolaan tenaga kerja KEK Sei Mangke periode 2025-2026).

Selain dihadiri jajaran kepala daerah Bupati/Wali Kota Se Sumut, Musrenbang ini juga turut hadir sejumlah deputi dari kementerian dan badan terkait, antara lain dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Bappenas.

Sumber: 1detik.asia

Bangga! Desa Jetis Juara II Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Kabupaten Madiun

Madiun. Berita24.info-

Ajang bergengsi Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tahun 2025 yang digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip)  Kabupaten Madiun Kegiatan lomba  ini  di ikuti desa dan kelurahan se- Kabupaten Madiun  ini ,bukan sekadar kompetisi, melainkan sebuah gerakan bersama untuk menghadirkan perpustakaan yang lebih hidup, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan zaman hal tersebut disampaikan Kepala Desa Jetis, Suprihatin S.Pd.I.

Penilaian lomba yang di laksanakan di Perpustakaan Cerdas Desa Jetis , "Alhamdullih  berkat dukungan berbagai unsur  masyarakat Desa Jetis mendapat  Juara II Penilaian lomba yang di laksanakan pada 23 April 2025 ,melibatkan berbagai aspek penting seperti kelengkapan koleksi, tata kelola, inovasi layanan serta peran perpustakaan dalam mendukung kegiatan literasi masyarakat. 

“Kami tahu ini bukan pekerjaan mudah. Diperlukan kerja keras, komitmen dan semangat gotong royong. Tapi inilah yang menjadikan perpustakaan desa kita istimewa,” Ucapan terimakasih kepada semua fihak yg telah membantu dan mendukung khususnya pengurus Perpustakaan Cerdas, pungkasnya.

Sumber: Lenteranews.info

Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Rakor Pemberantasan Korupsi Wilayah I di Gedung Merah Putih

Tanjungbalai. Berita24.info-

Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, menghadiri rapat koordinasi pemberantasan korupsi wilayah I di Aula Bhineka Tunggal Ika, Lantai 16 Gedung Merah Putih KPK RI, Senin (28/04/2025). Hal ini merupakan komitmen beliau dengan tegas menyuarakan pemberantasan korupsi  

Dalam forum bergengsi bertajuk Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Antara KPK dan Pemerintah Daerah, Mahyaruddin Salim berbagi pandangan terkait tantangan pemberantasan korupsi dan kendala pelayanan publik di Kota Tanjungbalai. Rapat ini melibatkan wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu.

Wali Kota menjelaskan, pertemuan ini melibatkan delapan daerah di Sumut, membahas pencegahan korupsi dalam penyusunan anggaran hingga optimalisasi pendapatan. “Yang dibahas penegakan, pencegahan antikorupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, penyusunan anggaran, optimalisasi pendapatan,” ujarnya.

“Dalam kesempatan ini, kami diminta menyampaikan pandangan terkait kendala pelayanan dan dukungan yang perlu dikoordinasikan dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah pusat melalui KPK,” ungkap Wali Kota lagi

Wali Kota juga mendapat kesempatan menyampaikan pandangan tentang korupsi di daerah dan solusinya. Ia menjelaskan komitmen beliau dalam berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemko Tanjungbalai  dalam mencegah korupsi, diantaranya menolak setiap pemberian/hadiah/gratifikasi yang dianggap suap serta tidak melakukan pemerasan dan tindakan pidana korupsi lainnya, mendukung proses penegakan hukum terhadap dugaan tindakan pidana korupsi, melaksanakan upaya upaya pencegahan korupsi di Pemda pada Monitoring Center for Prevention (MCP), melaksanakan tahapan dan proses perencanaan dan penganggaran APBD secara tepat waktu berdasarkan peraturan perundangan 

Lanjut Wali Kota lagi, menyusun perencanaan APBD berdasarkan masukan dari masyarakat melalui Musrenbang dan penyampaian pokok pokok pikiran (Pokir) hasil reses berdasarkan skala prioritas serta disampaikan sebelum RKPD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, menyusun APBD berdasarkan RPJMD dengan skala prioritas, tidak melakukan intervensi pada pengadaan barang dan jasa (PBJ), hibah dan Bansos dan terakhir memperkuat fungsi pengawasan oleh DPRD dan aparat pengawasan internal publik (APIP)

“Apa yang dicapai Pemko Tanjungbalai saat ini merupakan hasil bimbingan KPK dalam memperkuat tata kelola pemerintahan kami. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas arahan dan dukungan selama ini,” ucapnya.

"Kami berharap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dapat membimbing serta memberikan coaching clinic kepada aparatur kami, agar pengadaan barang dan jasa ke depan lebih profesional dan sesuai regulasi,” harapnya.

Dengan semangat yang anti korupsi, Wali Kota Mahyaruddin Salim menegaskan komitmennya mewujudkan Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera) dan menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance) memberikan contoh menjadikan Kota Tanjungbalai yang bersih, transparan, profesional, efektifitas, efisiensi dan akuntabel di mata publik, pungkas Wali Kota 

Turut mendampingi Wali Kota Tanjungbalai, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Kepala Inspektorat Fitra Hadi, Kepala Baperida Zul Abdiman, Kadis BPKPAD Siti Fatimah

Rangkaian rapat koordinasi yang berlangsung dari 28 April hingga 22 Mei 2025 ini, mempertemukan kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Sumatera Utara. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Mahyaruddin Salim bersama Ketua DPRD Tanjungbalai Tengku Eswin, turut menandatangani Komitmen Anti Korupsi bersama kepala daerah dan pimpinan DPRD lainnya.

Rapat koordinasi ini menghadirkan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, sebagai narasumber utama, yang mendorong sinergi lebih erat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi di daerah.

Sumber: 1detik.asia