Karna Ada Acara Lain,Cak Imin Tidak Memenuhi Panggilan KPK

 

 Pos62.online - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku telah mendapat surat panggilan dari KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

“Begitu juga saya baru baca tadi, katanya besok (hari ini) saya dipanggil. Saya sudah dapat surat pemanggilan. Sebetulnya saya mau datang,” kata Cak Imin dalam tayangan Mata Najwa, dikutip Selasa (5/9/2023).

Meski begitu, Cak Imin nengklaim telah memiliki agenda lain di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang juga sudah dijadwalkan sejak lama. Oleh sebab itu, ia mengaku akan meminta pemeriksaan di KPK ditunda5/9/2023

Saya sudah dijadwalkan oleh teman-teman Jam’iyyatul Qurra wal Huffaz (JQH) organisasi para hafiz dan qori NU. Sudah dijadwalkan lama untuk membuka forum MTQ internasional dari banyak negara, sebagai Wakil Ketua DPR saya harus membuka itu, maka kemungkinan saya minta ditunda,” ujarnyaSaya sudah dijadwalkan oleh teman-teman Jam’iyyatul Qurra wal Huffaz (JQH) organisasi para hafiz dan qori NU. Sudah dijadwalkan lama untuk membuka forum MTQ internasional dari banyak negara, sebagai Wakil Ketua DPR saya harus membuka itu, maka kemungkinan saya minta ditunda,” ujarnya

Dia mengaku bakal menghormati dan menghargai langkah yang diambil KPK untuk memberantas kasus korupsi.

Lebih lanjut, Cak Imin tak merasa pemeriksaan KPK berkaitan dengan deklarasi dirinya sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan yang baru-baru ini diresmikan.

Kalau saya tegak lurus saja, KPK memang lembaga yang berwenang untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi. Saya tidak dalam kompetensi atau punya wewenang itu politis atau tidak politis,” katanya.

Sebelumnya, Cak Imin dipanggil penyidik KPK pada Selasa (5/8/2023). Dia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan TKI di Kementerian Ketenagakerjaan.

Menanggapi kabar itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri tidak menampik dan juga tak membenarkan

Besok ditunggu saja. Sekali lagi harapan kami hadir sesuai dengan surat panggilan yang sudah diberikan atau dikirimkan," kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (8/9/2023).

Dia mengakui, surat panggilan terhadap saksi-saksi dalam perkara korupsi di Kemnaker sudah dilayangkan beberapa hari lalu.

Kasus dugaan korupsi ini terjadi pada 2012, ketika Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014.

Kalau untuk mencari siapa menterinya, tinggal disearch di google, tahun 2012 siapa yang menjabat sebagai menteri, silakan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.

Dugaan korupsi di Kemnaker berupa pengadaan perangkat lunak atau software sistem, serta komputer untuk perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI). Akibatnya, sistem tersebut tidak dapat berfungsi, komputernya hanya bisa digunakan untuk mengetik.

Sumber : Suara.com

Kendalikan Angka Inflasi di Kota Tebingtinggi, Pj Wali Kota Minta OPD Kawal Distribusi Beras

TEBINGTINGGI, Pos62.online– Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani bersama stakeholder terkait kembali mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah secara virtual di ruang kerja Gedung Balai Kota, Jalan Sutomo, Kota Tebingtinggi, Senin (28/8).

Rakor yang rutin dilaksanakan setiap minggunya ini, dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian dan diikuti seluruh Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Forkopimda, bersama TPID di wilayah masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Mendagri RI mengatakan masih terdapat beberapa daerah yang tercatat berada di posisi terendah inflasi. Kemendagri memberikan apresiasi kepada Pimpinan Pemerintah Daerah yang berhasil menekan angka inflasinya sehingga saat ini sudah deflasi. Namun dari data-data yang ada, untuk minggu lalu ada beberapa daerah yang tercatat berada di posisi terendah inflasi.

Tito juga menjelaskan kondisi lain di tingkat internasional, di mana kebijakan menahan beras sudah mulai dilakukan. Hal ini dilakukan oleh India yang tidak melakukan ekspor beras, dan lebih ditujukan untuk kepentingan dalam negeri sendiri.

Kemudian, di negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam juga melakukan hal serupa. Beberapa negara bahkan mengambil kebijakan beras kelas medium yang relatif lebih murah digunakan untuk konsumsi dalam negeri, sementara beras premium yang lebih mahal dijual ke luar negeri.

Pinta Tito, agar pasokan beras tidak menipis, tetapi di tingkat distributor malah melakukan penahanan sehingga rantai distribusi menjadi macet. “Itu rantainya cukup panjang, jangan sampai tidak lancar, ditahan, ditimbun, dan kemudian harganya naik, ini bisa saja terjadi, ini perlu kita awasi sama-sama,” ujar Tito.

Sedangkan Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadano usia rakor meminta kepada OPD terkait dan Tim Pengendali Inflansi Daerah (TPID) Kota Tebingtinggi untuk menyusun langkah pengendalian inflasi, terutama komoditas beras yang mengalami kenaikan harga pada minggu keempat Agustus 2023.

“Beras menjadi komoditas penting yang perlu dijaga, apalagi saat ini sudah mulai mengalami kekeringan karena dampak El Nino,” ungkap Syarmadani.

Dijelaskan Syarmadani, bahwa soal distribusi beras, kita harus melakukan koordinasi dan meminta bantuan dari penegak hukum dan pengawas dari TNI Polri. (ian/han)

Penulis: Sopian

Sumber:sumutpos.jawapos.com

Kemenkeu Hemat Anggaran Rp 1,56 Triliun Sepanjang 2020-2022, Sri Mulyani Beberkan Rinciannya

 

Pos62.online, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pihaknya telah menghemat anggaran sebesar Rp 1,56 triliun sepanjang periode 2020 hingga 2022. Apa saja rinciannya?

Dengan berbagai langkah efisiensi dan calculated yang kita kendalikan, maka spending di Kementerian Keuangan menjadi lebih baik," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu, 30 Agustus 2023 di Senayan, Jakarta. 

Dia menjelaskan, ada berbagai indikator mengenai efisiensi belanja Kementerian Keuangan. Pertama adalah pengendalian belanja birokrasi yang menghemat anggaran Rp 501,52 miliar. 

Konsolidasi dari pengadaan laptop dan pelaksanaan kebijakan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) menyebabkan kita bisa menghemat Rp 140,83 miliar," kata Sri Mulyani.

Selanjutnya Kemenkeu telah menghemat Rp 90,5 miliar pada digitalisasi proses bisnis. Prioritas pembentukan tim juga mengalami efisiensi sebesar Rp 13,69 miliar.

Pembayaran belanja pegawai yang sekarang diadministrasikan secara terpusat menyebabkan efisiensi dan kepastian, membuat juga penghematan dari manajemen belanja pegawai ini pembayaran gajinya Rp 4,81 miliar," tutur Sri Mulyani. 

Lebih lanjut, pengadaan collaborative tools secara terpusat mampu menghemat Rp 290 miliar. Dengan begini, lanjut dia, jajaran Kemenkeu bisa menghadiri rapat lewat aplikasi tanpa harus mengeluarkan biaya untuk ruangan maupun konsumsi.

"Anggaran penanganan pandemi kita tentu menurun, tapi kami tetap mengeluarkan untuk vaksinasi booster waktu itu," ujar Bendahara Umum Negara itu. Adapun optimalisasi anggaran penanganan pandemi mengalami efisiensi sebesar Rp 95,3 miliar.

"Dengan negative growth dari pegawai kita, kita bisa menghemat hampir setengah triliun, Rp 429,45 miliar dari sejumlah akun gaji," tutur Sri Mulyani.

Jika efisiensi anggaran pada setiap indikator dijumlahkan, kata Sri Mulyani, maka penghematan yang dilakukan Kemenkeu mencapai Rp 1,56 triliun.

Editor: R Ariyani Sakti Widyastuti

Sumber: bisnis.tempo.com