Dinamika Politik Terkini: Langkah Prabowo dan Sikap PDI Perjuangan

 

Jakarta. Berita24.info-

Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (9/4), mulai dari Presiden Prabowo Subianto melakukan rangkaian lawatan luar negeri ke lima negara hingga posisi PDI Perjuangan berada di luar koalisi pemerintahan.

Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

1. Prabowo bertolak ke UAE awali lawatan lima negara di Timur Tengah

Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu dini hari, untuk mengawali rangkaian lawatan luar negeri ke lima negara di kawasan Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab (UAE), Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania.

Pesawat Kepresidenan PK-GRD yang mengangkut Presiden Prabowo beserta rombongan lepas landas sekitar 01.00 WIB, Rabu dini hari, dan dijadwalkan mendarat di Abu Dhabi, UAE, pukul 06.00 waktu setempat. Waktu antara Jakarta dan Abu Dhabi terpaut tiga jam dengan lebih dulu Jakarta.

2. Muzani: Megawati dukung pemerintahan Prabowo dari luar koalisi

Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari luar koalisi.

"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," kata Muzani di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu.

3. PDIP ungkap Megawati dan Prabowo sudah berencana bertemu sejak lama

Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli mengungkapkan bahwa Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto sudah merencanakan pertemuan sejak lama.

Namun karena kesibukan masing-masing, pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua Umum Partai Gerindra itu baru bisa terlaksana pada Senin (7/4) malam. Adapun pertemuan itu dilaksanakan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta.

4. Panglima TNI kirim 1.090 prajurit jalankan misi perdamaian di Lebanon

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengirimkan 1.090 prajurit ke Lebanon untuk menjalankan misi perdamaian, Rabu.

Ke-1.090 pasukan yang terdiri dari berbagai korps itu tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Kontingen Garuda (Konga) Unifil Tahun Anggaran 2025.

5. Menteri PANRB dan Mensos bahas akselerasi pembangunan sekolah rakyat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf membahas percepatan pembangunan sekolah rakyat sebagai upaya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim di seluruh Indonesia.

Adapun rencana penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai tahun ajaran 2025/2026

Sumber: Harian62

KPK Geledah Rumah Ketua Komisi IV DPR Sudin

 

Jakarta,Pos62.Online-

Tim Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Ketua Komisi IV DPR Sudin pada Jumat malam, 10 November 2023 hingga Sabtu dini hari. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan penggeledahan rumah Sudin itu beralamat di Raffles Hills Blok E.2 No 31 RT 002 RW 016, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

Penggeledahan kediaman Sudin dalam pengembangan kasus korupsi yang menjerat eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. “Informasi yang kami peroleh benar, dan kegiatan saat ini masih berlangsung,” kata Ali Fikri, Jumat malam, 10 November 2023.

Menurut informasi, penggeledahan di rumah Sudin, yang merupakan politikus PDIP itu, untuk mencari jam tangan mewah merek Rolex. Sudin sebagai Ketua Komisi IV DPR yang merupakan mitra kerja Kementan diduga meminta jatah proyek ke Syahrul Yasin Limpo.

Selain jam tangan mewah, Sudin juga ditengarai menerima gratifikasi dari Syahrul Yasin Limpo dalam bentuk uang. Untuk memastikan aliran korupsi dari Syahrul Yasin Limpo itu, penyidik memanggil Sudin pada Jumat, 10 November kemarin. Namun Sudin tidak hadir sehingga penyidik menjadwalkan ulang pemanggilan pada Rabu, 15 November 2023. “Kami akan jadwalkan ulang hari Rabu,” ujar Ali Fikri.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan rencana pemeriksaan Sudin lantaran penyidik antirasuah tak hanya membuktikan pemerasannya, tapi juga mengikuti aliran uang yang dikorupsi oleh Syahrul Yasin Limpo, yang merupakan politikus NasDem. “Ini juga di samping ada perkara lain PBJ, kemudian kami juga melakukan penggeledahan di Dirjen Holtikultura,” kata Asep Guntur. Selain Syahrul Yasin Limpo, KPK menetapkan dua pejabat Kementan lainnya yakni Kasdi Subahyo dan Muhammad Hatta.

Sumber:Tempo

Sekretaris Jenderal PDIP Minta Bobby Mengundurkan Diri Usai Dukung Prabowo-Gibran

 

Medan,Pos62.Online - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan pesan kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution yang baru saja mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Hasto meminta agar Bobby mengundurkan diri karena tidak tegak lurus dengan keputusan partai yang mengusung Ganjar Prabowo-Mahfud Md.

Awalnya Hasto bicara soal etika dalam berpolitik. Kata dia, PDIP memiliki aturan yang jelas khususnya dengan keputusan yang telah disepakati partai.

"Karena memang etika politiknya, ketika sudah memberikan dukungan kepada pihak lain, ya bertanggung jawab untuk mengundurkan diri," ujarnya dilansir detikNews Kamis (9/11/2023).

PDIP sendiri sudah memberikan waktu kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih ketika diundang untuk melakukan klarifikasi beberapa hari lalu. Hasto juga mengungkit pencalonan Bobby sebagai Wali Kota Medan oleh PDI Perjuanguang di Pilkada 2020

Waktu itu PDIP karpet merah terhadap Bobby untuk maju dalam kontestasi Pilkada Medan. Padahal PDIP telah menentukan calon yang akan diusung sebelum kemunculan Bobby.

"Ketika Mas Bobby dicalonkan karena komitmen terhadap masa depan Kota Medan dan kita tahu sebelumnya ada berbagai, persoalan korupsi maka kami berikan karpet merah kepada Mas Bobby," ungkit Hasto.

"Pada saat itu kami punya wali kota incumbent. Kami prioritaskan Mas Bobby termasuk siapa yang menjadi calon wakil, padahal sebelumnya kami sudah memutuskan saudara Sutarto, Sekretaris DPD kami," lanjutnya.

Politik ini kemudian mengalami dinamika, orang juga bisa berubah oleh kekuasaan politik. Karena kekuasaan itu mengandung sisi-sisi gelap," kata Hasto.

"Sehingga tentu saja partai mengambil sikap, dan proses itu sudah dijalankan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan (PDIP) Komarudian Watubun," pungkasnya.

Sumber:DetikSumut.Com

Soal Nasib Gibran di PDIP Usai Diumumkan Jadi Cawapres Prabowo

JAKARTA,Pos62,Online 

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sudah resmi diumumkan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Lalu bagaimana nasib Gibran di PDIP yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md?

Saat ditanyai terkait hal itu, Gibran tidak memberikan jawaban secara gamblang apakah masih menjadi kader PDIP atau tidak. Dia hanya menyebut jika sudah bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Jumat (20/10) malam pekan lalu.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan di Jumat malam kemarin," kata Gibran, Senin (23/10/2023) melansir detikJateng.

Tak hanya bertemu dengan Puan, kata Gibran, dia juga bertemu dengan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) Arsjad Rasjid.

Saat kembali ditanya terkait nasibnya di PDIP, Gibran kembali menegaskan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Puan dan Arsjad.

"Sudah Mbak Puan dan Pak Arsjad. Kemarin Jumat malam saya sudah komunikasi dengan Mbak Puan dan Pak Arsjad, itu jawaban saya," ujar Gibran.

Ditanya lebih lanjut apakah komunikasi itu dalam rangka berpamitan, Gibran tidak menjawab dengan lugas.

"(Pamit?) Udah udah, sudah saya komunikasikan. Mbak puan juga udah cerita juga kemarin di Surabaya," kata Gibran yang saat itu hendak keluar dari Balai Kota Solo.

"Nggih mengko tak bali meneh (ya nanti saya kembali lagi ke Balai Kota Solo)," imbuhnya.

SUMBER:Detik

Kader PDIP Yang Jadi Jurkamnas,Ada Gibran dan Bobby Nasution Daftar Nama 13 Kepala Daerah

 

JAKARTA,Pos62, Online 

Dilansir dari Tempo, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan surat perintah ini dikeluarkan setelah pendaftaran Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres pada Pilpres 2024 ke KPU pada Kamis kemarin, 19 Oktober 2023.

Instruksi ini termasuk untuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang santer diisukan menjadi bacawapres Prabowo Subianto.

Selain menjadi jurkamnas, Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini, ditugaskan menjadi juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar-Mahfud MD di daerah yang ia pimpin.

Kepala daerah yang ditugaskan sebagai jurkamnas dan jubir itu tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Selain Gibran, ada nama Wali Kota Medan Bobby Nasution yang merupakan menantu Jokowi.

Berikut daftar namanya:

1. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana

2. Bupati Dairi Jimmy Andrea Lukita Sihombing

3. Wali Kota Medan M. Bobby Afif Nasution

4. Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin

5. Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan

6. Bupati Purbalingga Diah Hayuning Pratiwi

7. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka

8. Bupati Demak Eisti'anah

9. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani

10. Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsi Mus

11. Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan

12. Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid

13. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi

Isu Gibran jadi bacawapres Prabowo

Bacapres Prabowo belum menentukan nama bacawapres sampai saat ini. Prabowo santer diisukan bakal mendeklarasikan cawapresnya pada pekan depan, setelah rapat pimpinan nasional partai Golkar. Selain Gibran, nama Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir merupakan kandidat kuat pendamping Prabowo.

Isu Gibran menjadi bacawapres Prabowo menguat dan disebut-sebut bakal bergabung dengan Partai Golkar sejak Senin malam, 16 Oktober 2023. Belakangan, Gibran dikabarkan bakal bergabung dengan Golkar melalui sayap partainya, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Gibran soal peluang menjadi kader Golkar. Namun, Airlangga tidak mengungkapkan rencana partainya dan Gibran ke depan.

"Komunikasi sudah ada. Mengenai kegiatan apa lanjutannya, ditunggu saja," kata Airlangga saat ditemui di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat kemarin, 20 Oktober 2023.

Ketika dikonfirmasi terkait komunikasi dengan Golkar, Gibran sendiri memilih bungkam. Sejak isu dirinya menjadi bacawapres Prabowo merebak, Gibran terus diburu wartawan untuk dimintai konfirmasi. Namun, dia semakin irit bicara.

Dari pantauan Tempo pada Jumat kemarin, 20 Oktober 2023, Gibran tiba di Balai Kota Solo dan langsung memasuki ruang kerjanya sekitar pukul 09.15 WIB.

Saat awak media ingin wawancara, ia enggan memberikan pernyataan pada para wartawan yang sebelumnya sudah menunggu kedatangannya.

Adapun Prabowo yang diusung Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, dan Partai Garuda, menjadi satu-satunya koalisi yang belum mengumumkan sosok cawapres.

Bacapres-bacawapres lain seperti Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada Kamis, 19 Oktober 2023.

Sumber:Tempo

Jokowi Enggan Jadi Ketum PDIP Setelah Diusulkan Oleh Putra Sulung Presiden RI 1

 

Jakarta,Pos 62.Online-Muncul usulan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum (Ketum) PDIP melanjutkan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Namun, Jokowi enggan menjadi Ketum PDIP karena ingin mengisi hari-hari setelah menjadi presiden di Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Usulan itu disampaikan putra sulung Presiden RI ke-1 Sukarno, sekaligus kakak Megawati, Guntur Soekarnoputra. Dalam opininya di salah satu surat kabar nasional, Sabtu (30/9), Guntur menilai Jokowi perlu melanjutkan karier politiknya setelah purnatugas sebagai presiden.

Guntur menyebut Jokowi sebagai anak ideologis Bung Karno. Guntur terutama mencermati sejumlah kebijakan hilirisasi Jokowi dalam geopolitik global yang dinilai telah melaksanakan prinsip-prinsip Bung Karno.

Jokowi, menurut Guntur, berani melakukan hilirisasi biji nikel. Kebijakan itu menuai kecaman dari sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, hingga Korea Selatan. Dengan usulan agar Jokowi menjadi Ketum PDIP, Guntur menilai Megawati bisa menjadi Ketua Dewan Pembina.

Jokowi kemudian merespons usulan agar dirinya menjadi Ketum PDIP menggantikan Megawati. Jokowi memilih pulang ke Solo setelah dirinya tak lagi menjabat Presiden Indonesia.

"Saya mau pensiun, pulang ke Solo," kata Jokowi seusai upacara HUT ke-78 TNI di Monas, Jakarta, Kamis (5/10).

Jokowi mengatakan banyak tokoh muda yang layak menjadi Ketum PDIP. Dia menyebut nama Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo.

"Banyak yang muda-muda," ujar Jokowi.

"Mbak Puan, Mas Prananda," sambung dia.

Respons Puan Maharani

Ketua DPP PDIP Puan Maharani merespons Jokowi soal usulan menjadi Ketum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Puan mengatakan jika dirinya taat pada aturan PDIP.

"Tanya Pak Guntur (Soekarnoputra), karena PDI Perjuangan punya mekanisme dalam menentukan hal tersebut," ujar Puan usai bertemu Ketum PSI Kaesang Pangarep, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

"Jadi saya taat pada aturan dan mekanisme yang ada di PDIP," sambung dia.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai namanya yang disebut Jokowi sebagai Ketum PDIP, Puan hanya mengamini. Dia pun lantas meminta doa.

"Amin, doain ya. Doain aja," ujarnya.

Bambang Pacul Anggap Demam Pacul

Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul turut bicara soal usulan agar Jokowi menjadi Ketum PDIP. Bambang Pacul berbicara tentang Megawati menjadi Ketum PDIP karena proses sejarah.

"Harus di-underline, saya bukan sebagai Ketua DPD, omongan saya tidak mewakili siapa pun kecuali diri saya. Saya mengira ini kan semacam ada demam ketua umum. Orang jadi ketua umum gampang gitu loh, karena ada partai yang membuat ketua umumnya gampang sekali. Mungkin demam itu sehingga orang bicara soal ketua umum," kata Bambang Pacul di kantor DPD PDIP Jateng, Semarang, Rabu (4/10).

Ketua Bappilu PDIP ini menyebut pergulatan Megawati di PDIP merupakan hal yang luar biasa. Bambang Pacul memaparkan perolehan suara yang didapat PDIP sejak dipimpin oleh Megawati. Megawati dinilai tercatat sejarah bisa mempengaruhi suara PDIP.

"Dulu pergulatan terus, bergulat panjang, 1993 ketika bum seperti itu, PDI terjadilah kongres luar biasa di Sukolilo. Itu masih di era Orde Baru yang represif, lampu mati, dan sebagainya karena Bu Mega akan menang. Kemudian Bu Mega statement, 'Saya Megawati Soekarnoputri adalah Ketua Umum de facto PDI', bergulat 1995, kemudian 1997 pemilu, Ibu Ketua Umum berpidato, 'Saya tidak menggunakan hak saya sebagai warga republik', wah pasukannya ikut semua, rontok itu 1997," paparnya.

Karena itu, menurutnya, peran PDIP merupakan peran Megawati. Dia menilai tak gampang mengganti trah Sukarno di partai berlambang banteng itu.

"Jadi mengganti trah Sukarno di PDI Perjuangan, mohon izin, itu nggak gampang. Karena apa, karena komunitas pemilih PDI itu utamanya Bung Karno," lanjutnya.

Sumber:detiknews

Ucapan Minta Maaf Kaesang Ke Puan Maharani Bila Dulu PSI Mencela PDIP

 

Jakarta,Pos 62.Online-Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep, bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dalam pertemuan itu, Kaesang sempat meminta maaf kepada Puan lantaran dulu PSI sempat mencela PDIP.

Pertemuan keduanya berlangsung di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10) kemarin. Usai bertemu, Kaesang sempat membeberkan hasil pertemuan keduanya.

"Biasalah kan tadi ada beberapa obrolan serius, tapi balik lagi karena kami keluarga lebih ke santai-santai," ujar Kaesang usai pertemuan.

Kaesang Minta Maaf ke Puan

Kaesang menyebut dirinya juga sempat meminta maaf ke Puan. Perihal, kata dia, PSI yang dulu kerap mencela PDIP.

"Saya juga sempat minta maaf untuk teman-teman PSI yang dulunya bisa dibilang mencela atau merendahkan PDIP," kata Kaesang.

"Saya dari PSI meminta maaf kepada Mbak Puan secara langsung dan teman-teman PDIP lainnya. Balik lagi ini pesta demokrasi harus dilakukan gembira dan santun," sambungnya.

Respons Puan

Puan lantas menyampaikan terima kasih atas niat baik Kaesang meminta maaf. Puan mengatakan baik PDIP maupun PSI sepakat untuk membangun politik yang beretika.

"Ya saya sangat berterima kasih dengan semangat yang tadi disampaikan Mas Kaesang, bahwa kita akan membangun Indonesia itu dengan politik etika yang santun," ujar Puan.

Puan menilai dalam politik harus saling menghargai dan menghormati, meski berbeda pilihan. Sebab, kata dia, dalam politik semuanya memiliki tujuan yang sama.

"Kemudian saling menghargai, menghormati, boleh beda kepentingan, boleh beda kebijakan, namun kebijakan yang tidak kemudian mempunyai satu kesamaan cita-cita, itulah yang harus kita sama-sama perbaiki," paparnya.

"Bukan bicara personal, bukan bicara satu hal yang kemudian tidak menghargai dan menghormati," sambung dia.

Kaesang Akan Disiplinkan Kader PSI yang Masih Cela Partai Lain

Tak berhenti sampai di situ, Kaesang juga berkomitmen akan mendisiplinkan kader-kader PSI yang masih mencela partai lain, termasuk PDIP. Dia tak mempersoalkan jika yang disampaikan kadernya adalah kritik.

"Pasti (bakal didisiplinkan)," kata Kaesang usai bertemu Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya di kawasan Menteng.

"Balik lagi kan di dalam kami sudah bilang beberapa kali kalau mengkritik itu silakan, kalau mencela itu kan beda hal," ujarnya.

Kaesang juga memperingatkan jangan sampai kritik memasuki ranah pribadi. Dia mempersilakan kadernya mengkritik kebijakan.

"Apalagi masuknya ke ranah pribadi itu yang sangat harus dihindari dan jangan sampai dilakukan, kalau masalah kebijakan ya nggak masalah, biasa lah," imbuh dia.

Sumber:detiknews

Kaesang Pangarep Akan Mendisiplinkan Kader Partai Yang Mencela Partai Lain

 

Jakarta,Pos 62.Online-Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengaku akan mendisipinkan kadernya yang berani mencela partai lain.

Hal itu dia ungkapkan usai minta maaf kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani, karena PSI yang disebut-sebut sempat mencela PDIP. Permintaan maaf itu disampaikan langsung ke Puan di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10) siang.

Malamnya, Kaesang menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya untuk meminta nasihat car berpolitik yang santun.

"Pasti [kader yang mencela partai lain akan didisiplinkan]," kata Kaesang.

Kaesang mengklaim tak melarang kadernya untuk mengkritik partai lain. Dia juga mengaku tak melarang kader untuk mengkritik kebijakan yang ada.

Namun, menurutnya, kader PSI harus bisa membedakan antara kritik dan mencela. Sebab, mencela itu tidak diperbolehkan.

"Mami sudah bilang beberapa kali kalau mengkritik itu silakan, kalau mencela itu kan beda hal apalagi masuknya ke ranah pribadi itu yang sangat harus dihindari dan jangan sampai dilakukan. Kalau masalah kebijakan ya enggak masalah, biasa lah," jelasnya.

Sebelumnya, Kaesang menemui Puan di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10) siang. Dalam kesempatan itu, Kaesang putra Presiden Joko Widodo itu minta maaf ke Puan karena PSI yang disebut-sebut sempat mencela PDIP.

Ia menyampaikan itu dalam pertemuan selama kurang lebih dua jam dengan Puan di Ombe Koffie, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10) siang.

"Dan saya juga tadi sempat meminta maaf untuk teman-teman PSI yang dulunya, bisa dibilang mencela atau pun merendahkan PDIP. Saya dari PSI meminta maaf kepada Mba Puan secara langsung dan teman-teman PDIP yang lainnya," ucap Kaesang.

Kaesang mengatakan Pemilu 2024 harus dijalankan dengan santun tanpa menyerang pihak serta dengan suasana gembira.

Pada saat yang sama, Puan menyambut baik pernyataan Kaesang itu. Ia menekankan politik di Indonesia harus dibangun berdasarkan etika. Menurutnya, di dalam politik perbedaan kepentingan dan kebijakan merupakan hal yang lumrah.

"Kita akan membangun Indonesia itu dengan politik etika yang santun kemudian beretika yang kemudian saling menghargai," kata Puan.

Sumber: CNN Indonesia

Usai Presiden Jokowi Mau Pensiun Jadi Presiden ,Tak Ingin Jadi Ketum PDIP

 

Jakarta,Pos 62.Online-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tak ingin menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggantikan Megawati Soekarnoputri.

Jokowi mengaku mau pensiun dan pulang ke Solo, Jawa Tengah setelah menuntaskan masa jabatannya pada Oktober 2024.

"Saya mau pensiun pulang ke Solo," ujar Jokowi di Monas, Jakarta, Kamis (5/10).

Menurut Jokowi, masih banyak tokoh muda yang lebih pantas menggantikan posisi ketum partai berlambang banteng tersebut. Ia sempat menyebut nama Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo sebagai contoh.

'Banyak yang muda-muda. Mbak Puan, Mas Prananda," katanya.

Putra Presiden pertama RI Sukarno, Guntur Soekarnoputra sebelumnya menyebut terdapat kemungkinan Jokowi menjadi ketua umum PDIP selanjutnya.

Guntur mengatakan Megawati bisa menjadi ketua dewan pembina apabila Jokowi menjadi ketua umum.

Menurut Guntur, kebijakan hilirisasi Jokowi dalam geopolitik global sesuai prinsip-prinsip Bung Karno.

"Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan," ucap Guntur dalam tulisan di Harian Kompas.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan trah keluarga Soekarno masih kuat sebagai pengikat para kader dari level atas hingga akar rumput.

Hasto menilai PDIP membutuhkan figur yang kuat dan memiliki ikatan hingga kader tingkat bawah di masa transisi pemerintahan pada 2024 mendatang.

Hasto yakin kriteria tersebut masih dimiliki Megawati dan keluarga.

"Kalau arus bawah tadi yang kami tangkap itu menempatkan keluarga Bung Karno sebagai ideolog, Bung Karno sebagai proklamator, dan Bapak Bangsa, sehingga partai ID itu salah satu strong poinnya itu memang dari Bung Karno," kata Hasto.

Sumber:CNN Indonesia