DPD IMM Banten Minta Presiden Pecat Mendes PDT: Demokrasi Terancam, Rakyat Dikecewakan

Serang.berita24.info-

Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Banten dengan tegas mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mencopot Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDT), menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan keterlibatan aktif sang menteri dalam Pilkada Kabupaten Serang 2024.

Putusan MK yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Serang secara gamblang membuktikan adanya campur tangan atau cawe-cawe Mendes PDT dalam proses politik lokal. 

Tindakan ini bukan saja mencoreng marwah demokrasi di daerah, tetapi juga menjadi bukti nyata penyalahgunaan jabatan negara untuk kepentingan politik praktis.

Ketua Umum DPD IMM Banten menyatakan, bahwa keterlibatan Mendes PDT dalam Pilkada Kabupaten Serang adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi. 

“Keterlibatan Mendes PDT dalam Pilkada Kab. Serang adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi. Ia telah mencampuradukkan tugas negara dengan syahwat politik. Maka sudah selayaknya Presiden mengambil sikap tegas: COPOT Mendes PDT!”, ujarnya, (8/4/2025). 

IMM Banten menilai, tindakan ini telah merusak tatanan netralitas birokrasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat.

Apalagi, keterlibatan seorang pejabat sekelas menteri dalam upaya pemenangan calon tertentu merupakan bentuk intervensi brutal terhadap kedaulatan rakyat.

“Kami menolak demokrasi yang dipermainkan oleh elite! Mendes PDT tidak layak lagi menjabat. Serang adalah milik rakyat, bukan panggung cawe-cawe politik kekuasaan!” lanjutnya. 

IMM Banten juga mengingatkan bahwa demokrasi di tingkat lokal harus dilindungi dari segala bentuk manipulasi kekuasaan. 

Jika tidak, maka kontestasi politik hanya akan menjadi sandiwara elit, sementara rakyat terus menjadi korban dari permainan curang.

Dengan ini, DPD IMM Banten akan terus mengawal proses demokrasi di Banten, dan siap turun ke jalan bila tuntutan pencopotan Mendes PDT tidak direspons oleh Presiden dalam waktu dekat.

Sumber: Intelektualnews

Ganjar Pranowo Disambut Oleh Masyarakat di Pintu Kedatangan Bandara Sentani Jayapura

 

Jayapura,Pos62.Online-

Demonstrasi terjadi di Kota Jayapura, di tengah kedatangan calon presiden RI, Ganjar Pranowo ke Papua, Selasa (21/11/2023).

Mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) menolak tegas kedatangan Ganjar Pranowo untuk memberikan kuliah umum di kampus mereka.

Massa aksi terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPMF) dari 9 fakultas di Uncen.

"Tolak Ganjar, Ganjar Tolak, hidup mahasiswa," kata seorang orator di hadapan puluhan mahasiswa lainnya di halaman kampus Uncen Abepura.

Sejatinya, Ganjar Pranowo dijadwalkan memberikan kuliah umum di Auditorium Uncen Abepura, Selasa (21/11/2023) pukul 13.30 WIT. 

Adapun tema yang diusung yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Demonstran juga menutup portal pintu masuk Auditorium Uncen.

Mereka meblokade jalan sembari melancarkan orasi secara bergantian.

"Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah uUmun yang diberikan oleh Ganjar," ujar orator lainnya.

Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktik di kampus.

Bahkan, demonstran mendesak Rektor Uncen menghentikan kuliah umum yang akan diisi oleh calon presiden nomor urut 3 itu.

"Rektor dan PR III Uncen setop membawa masuk politik praktis di lingkungan kampus Unversitas Cenderawasih. Ganjar Pranomo bukan akademi, dia politikus. Berhenti politisasi kampus Uncen Papua," tegasnya.

Mahasiswa masih menggelar aksi damai di depan pintu masuk Auditorium Uncen.

Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. 

"Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus," ujarnya kepada Tribun Papua.com.

Adapun alasan penolakan Ganjar, kata Hisage, bertepatan surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya Otonomi Khusus (otsus) Papua hari ini.

"Hari ini adalah hari lahirnya otonomi khusus. Di dalamnya ada empat substansi yang fundamental yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial politik."

"Selama 20 tahun berjalan faktanya kesejahteraan itu belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat akar rumput di Papua," ujarnya.

Hal itu pula alasan BEM Uncen menolak siapa pun calon presiden memberikan kuliah umum di kampus.

Hisage menegaskan, Uncen adalah lembaga pendidikan milik masyarakat Papua, sehingga nama baiknya harus dijaga.

"Jangan jadikan panggung politik untuk mengkampanyekan arah politik praktis tahun 2024. Kami mempertegas untuk lembaga Uncen hentikan ciptakan panggung untuk para calon presiden republik Indonesia menyampaikan orasi atau kampanye politik secara personal," katanya.

Sekalipun tidak diundang hadir, BEM Uncen tak melarang calon presiden menyampaikan gagasannya.

Hanya, alangkah baiknya gagasan itu disampaikan secara kolektif.

"Sehingga keadilan dan kesejahteraan sosial itu benar-benar diimplementasikan secar komprehensif, terstruktur, sistematis," katanya.

"Lembaga menjalankan kegiatan secara (tertutup) maka kami curiga ada kepentingan terselubung yang dimainkan," sambung Hisage. 

Berikut 4 Poin pernyataan sikap BEM DPM 9 Fakultas di Uncen : 

1.BEM dan DPM 9 Fakultas Universitas Cenderawasih menolak tegas Kuliah Umum yang akan dilakukan di lingkungan Universitas Cenderawasih pada tanggal 21 November 2023.

2.Pimpinan mahasiswa BEM dan DPM 9 Fakultas Universitas Cenderawasih satu suara menolak Calon Presiden, secara personal memberikan kuliah umum kepada mahasiswa universitas cenderawasih.

3.Kami menolak aktifitas perkuliah umum pada tanggal 21 november 2023 berdasarkan Surat edaran Gubernur Provinsi Papua, Nomor 003/9645/SET dan Surat edaran Rektor Uncen dengan Nomor 17 tahun 2023 tentang hari libur Otonomi Khusus Papua di lingkungan Universitas Cenderawasih tahun 2023, maka tidak ada aktifitas apapun pada tanggal 21 november 2023.

4.Kami pimpinan Mahasiswa BEM dan DPM 9 Fakultas menghimbaukan kepada seluruh mahasiswa Universitas Cenderawasih berdasarkan surat edaran pemerintah provinsi papua dan rektor uncen bahwa besok tidak ada aktifitas kuliah di lingkungan universitas cenderawasih.

Sumber:Tribun

Bela Palestina di Depan Gedung Kedutaan Besar Kedubes Amerika Serikat

 

Jakarta,Pos62.Online-

Ribuan orang dari berbagai organisasi maupun individu memenuhi jalan di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat, di Jakarta Pusat pada Sabtu 28 Oktober 2023.

Peserta aksi bela Palestina ini sudah berkumpul sejak pukul 06.00 WIB. Mereka sebagian besar mengenakan pakaian bernuansa putih hitam dengan atribut syal dan bendera nasional Palestina.

Tidak sedikit dari peserta aksi yang membawa serta keluarganya dengan berkendara sepeda maupun menggunakan transportasi umum.

Jalan sekitar Kedubes Amerika Serikat langsung lumpuh tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Bahkan butuh perjuangan untuk berjalan kaki mendekat ke depan Kedubes Amerika Serikat.

Dalam aksinya, mereka mendesak Amerika Serikat sebagai sekutu untuk menghentikan serangan Israel ke Gaza Palestina serta mengakui kemerdekaan Palestina.

Peserta aksi juga menilai serangan Israel ke Gaza merupakan bentuk genosida karena sudah menewaskan lebih dari 7000 orang yang sebagian besar wanita dan anak-anak.

Sumber:Tribunnews

Geruduk Istana Mahasiswa yang Ditangkap Mengaku Dipukul dan Dicekik Aparat

 

 

JAKARTA,Pos62, Online 

Polisi telah membebaskan 12 mahasiswa yang ditangkap saat menggelar demonstrasi sembilan tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Jumat, 20 Oktober 2023. Para mahasiswa dibebaskan pada Jumat malam pukul 19.02

Salah seorang mahasiswa yang baru saja dibebaskan mengaku bahwa dia menerima kekerasan saat ditangkap di Stasiun Gondangdia pada Kamis siang sekitar pukul 11.00. 

"Saya ditangkap siang sekitar jam 11 hingga dibawa sampai ke sini. Waktu saya ditangkap, saya dipukul," kata salah satu mahasiswa itu di atas mobil komando. 

Tak hanya dipukul, mahasiswa berkemeja hitam itu mengaku bahwa dirinya diseret aparat sambil dicekik. Dia juga mengaku mendapatkan ancaman dari kepolisian. 

"Saya ditarik. Batang leher saya dicekik. Saya diancam," ujarnya disambut teriakan massa. 

Atas pengakuannya itu, massa menerobos kembali barikade yang sebelumnya telah roboh. Massa tidak terima rekannya mendapatkan kekerasan dari aparat. 

Mahasiswa menuntut polisi membebaskan rekannya 

Hingga pukul 19.18 keadaan masih memanas. Demonstran mulai melempari aparat dengan berbagai macam benda aparat yang memerintahkan agar massa membubarkan diri. 

Terlihat pula beberapa pimpinan BEM muncul ke depan dan bernegosiasi dengan polisi agar tidak menembakkan water canon. Polisi dengan sigap menahan diri untuk tidak berbenturan dengan demonstran. 

Saat itu, massa mahasiswa masih bertahan di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jumat, 20 Oktober 2023. Mereka menunggu rekan-rekannya yang ditangkap di Stasiun Gondangdia dibebaskan polisi. 

Jumat, 20 Oktober 2023, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi bertajuk Geruduk Istana dalam rangka mengkritik sembilan tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. 

Tenaga ahli Kantor Staf Presiden menemui demonstran

Aksi unjuk rasa diwarnai bentrokan antara mahasiswa dan polisi. Polisi menangkapi mahasiswa-mahasiswa yang diduga berbuat anarki. Mahasiswa menyebut sepuluh rekannya ditangkap di Stasiun Gondangdia dan tiga lainnya di sekitar lokasi aksi.

Pukul 18.37 WIB, polisi membebaskan tiga mahasiswa. Sementara sepuluh yang ditangkap di Stasiun Gondangdia masih ditahan.

Belakangan, Istana melalui Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Joanes Joko, mencoba menjembatani tuntutan mahasiswa kepada polisi yang meminta rekan-rekannya dibebaskan. Joanes mengoreksi total mahasiswa yang ditangkap di Stasiun Gondangdia mencapai 12 orang, bukan 10 orang seperti yang diklaim demonstran. 

"Kami akan bebaskan. Tidak cuma 10, jumlahnya ada 12," kata Joanes. 

Di hadapan demonstran, Joanes memastikan bahwa jumlah mahasiswa yang ditangkap 12 orang. Dia menghitung satu per satu mahasiswa yang ditangkap itu sambil mengembalikannya ke barisan massa aksi. 

Dengan demikian total mahasiswa yang ditangkap dalam unjuk rasa ini berjumlah 15 orang. Tak lama setelah itu, Joanes kembali mundur ke belakang penjagaan polisi. 

SUMBER:Tempo

Warga Parepare Sulsel Tolak Pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel

Parepare,Pos 62.Online

Warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar demonstrasi terkait pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel. Warga menilai pembangunan sekolah itu menyalahi aturan.

"Iya, tadi (warga demo) minta pencabutan (Sekolah Kristen Gamaliel)," ujar anggota DPRD Parepare Kamaluddin Kadir kepada detikSulsel, Jumat (6/10/2023).

Aksi demonstrasi itu berlangsung di Jalan Poros Parepare-Pinrang dan Kantor DPRD Parepare, Jumat (6/10). Massa kemudian diterima pimpinan DPRD Parepare.

"Tadi ada Pak Ketua, wakil ketua 1 dan wakil ketua 2, saya dan Pak Ibrahim yang menerima mereka di DPRD Parepare," kata Kamaluddin.

Warga menolak pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel beralasan karena bangunan tersebut didirikan di dekat lingkungan yang mayoritas dihuni umat Muslim.

"Warga menolak karena alasan masyarakat mayoritas di sana muslim dan katanya izinnya juga tidak jelas menurut warga yang melakukan demo tadi," paparnya.

Sumber:detiknews